.webp)
"Silakan OTT (operasi tangkap tangan), bagaimana agar korupsi tidak lagi ada di Indonesia. Berdoalah banyak-banyak agar selama Anda memimpin KPK tidak tergoda cobaan," kata Pakar Hukum Pidana UI Teuku Nasrullah dalam diskusi Polemik di Waroeng Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Sabtu (19/12/2015).
Ia menilai pimpinan KPK terpilih ini kurang memiliki 'taring' karena hanya berfokus pada pencegahan dibandingkan penindakan. Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari proses politik di DPR. "DPR adalah lembaga politik, tidak mungkin DPR akan memilih orang-orang yang tidak sesuai dengan politik hukum mereka. Seperti DPR, ingin fokus pada pencegahan. DPR ingin revisi UU KPK, nggak mungkin yang dipilih yang menentangnya," jelas Nasrullah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa berharap pimpinan KPK membuktikan kinerjanya selama 5 tahun masa tugas. "Itu yang akan menjadi bukti apakah mereka sesuai dengan harapan atau tidak. Saya masih setuju dengan OTT. Tapi jangan kemudian itu dilakukan karena sifatnya mencari satu contoh atau shock terapy sebagai contoh hanya untuk popularnya," ujar politisi PDIP ini.
Pimpinan KPK terpilih, Saut Situmorang menegaskan tidak akan ada hutang budi dengan DPR. "Konsep saya, saya akan ngotot dengan zero corruption. Tidak ada maaf bagi yang tidak bisa dicegah, tidak ada maaf bagi yang melakukan," janji Saut.
Ia memberi contoh bagaimana pencegahan bisa dilakukan dengan membuat standar yang jelas pada peraturan. Saut mengibaratkan pada kasus Setya Novanto yang terlibat dalam 'Papa Minta Saham'. "Harus ada SOP dalam pertemuan. Apakah parlemen boleh makan malam dengan pengusaha? Tidak ada jawabannya karena tidak ada SOP-nya. Kita tidak bisa kontrol apapun kalau tidak ada standar. Lalu harus ada award and punishment," beber pria yang lama di BIN ini. (aan/fdn)
