.webp)
Ia menyatakan seharusnya Panitia Seleksi KPK lah yang harus menjadi bulan-bulanan. Menurut Nasir, proses pemilihan di DPR dilakukan setelah mendapat nama-nama dari Presiden Joko Widodo yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi KPK. Ia mengibaratkan 8 Capim KPK dari pansel sebagai buah apel dengan kualitas terbaik.
"Semua sudah ready, kalau mau dipersoalkan harusnya di pansel. Karena itu saringan pertama. Kami membayangkan semuanya sudah ready. Ibarat tutup mata semua sudah oke," ujar Nasir dalam diskusi Polemik di Waroeng Daun, Jl Cikini Raya, Jakpus, Minggu (19/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Atau memenuhi suara DPR? Bisa saja karena DPR representasi rakyat. Jadi representasi publik juga. Kita mewakili pilihan rakyat. Seperti saya yang dipilih oleh 62 ribu orang," tutur politisi PKS itu.
Nasir juga mengatakan tidak mungkin Presiden Jokowi berlaku naif dengan membiarkan pansel memilih capim yang tidak berkualitas. Itu berarti, menurutnya, presiden juga telah memilih terbaik dari yang terbaik.
"Presiden tentu saja sudah melakukan konsultasi dengan orang-orang beliau. Apakah nama-nama ini sudah oke?. Presiden kan yang mengirimkan nama-nama capim yang sudah cocok ke DPR," ucap Nasir.
Kalau 5 capim KPK akhirnya tidak bagus lantas siapa yang salah?. "Ya salah kita bersama, seperti kata pak Saut bilang semua bisa jadi setan," jawab Nasir.
Suara kekecewaan akan terpilihnya 5 Pimpinan KPK datang dari sejumlah kalangan. Seperti komisioner ICW, Emerson Juntho yang menyebut terpilihnya pimpinan KPK yang baru adalah suatu hasil yang tidak menggembirakan.
"Setelah terpilihnya 5 pimpinan KPK, langit mendung. Kita kecewa. Kenapa? Tadi Pak Nasir sudah katakan ini pilihan DPR atas nama rakyat," ungkap Emerson pada kesempatan yang sama.
"Saya lihatnya simple, pasti mereka tidak akan pilih yang akan memakan mereka. Makanya yang dipilih sahabat-sahabat DPR. Saya agak khawatir jangan-jangan DPR tidak ingin mengulangi kejadian yang sama," sambungnya.
Kejadian yang dimaksud adalah bagaimana KPK pada kepemimpinan sebelumnya banyak menangkap atau mengungkap korupsi anggota DPR maupun tokoh politik. DPR pun lantas memilih orang-orang yang dianggap paling 'lembek'.
"Kalau yang dianggap keras-keras kayaknya nggak akan dipilih. Kita anggap memang pilihannya bukan yang terbaik. Yang dipilih adalah mereka yang ingin jadikan KPK menjadi Komisi Pencegahan Korupsi," tukas Emerson.
"Dan mereka yang setuju akan revisi UU KPK yang sebenarnya akan melemahkan KPK," pungkas dia. (ear/aan)
