Pimpinan Baru KPK Jangan Pernah Kompromi, Tuntaskan Century-BLBI!

Jakarta - Pimpinan terpilih KPK tidak boleh kompromi dalam penanganan perkara korupsi. Upaya penindakan harus tetap jadi prioritas dengan menuntaskan perkara-perkara besar yang belum selesai seperti kasus Bank Century dan BLBI.

"Prinsipnya, kasus-kasus besar yang belum selesai secara hukum harus dilanjutkan, apapun keputusan hukumnya. Hal ini agar jangan membebebani generasi bangsa ke depan dan menjadi pengganggu dalam pembangunan," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Viva Yoga Mauladi, Jumat (18/12/2015) malam.

Viva menyebut pimpinan KPK yang baru harus berkoordinasi dengan jajaran struktural dan pegawai KPK untuk mengetahui kondisi dan sistem prosedur penanganan perkara di KPK.

"Kita juga harus kontrol termasuk melalui fungsi pengawasan DPR agar KPK berani untuk menjadi penegak hukum yang adil. Jika ada yang kecewa atau pesimis terhadap pimpinan terpilih. Suatu hal yang wajar. Mereka harus jawab tidak dengan kata-kata tapi harus dengan prestasi dan bukti nyata," sambungnya

Viva mengingatkan agar pimpinan baru KPK yakni Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang dan Laode Syarif agar tetap independen.

"Janganlah tercemari oleh kepentingan kekuasaan politik dan ekonomi. Sudah saatnya lembaga penegak hukum memperbanyak titik temu, common platform, atau kalimatun sawa', dalam mewujudkan keadilan hukum. Jangan berkompetisi memanen kasus demi uang, pencitraan diri, atau batu loncatan kekuasaan," imbuh Ketua Bapilu PAN ini.

Soal penanganan kasus besar, Saut Situmorang pernah membuat pernyataan kontroversial yakni berniat menghentikan kasus BLBI dan Century saat mengikuti uji kelayakan capim KPK. Hal ini kembali disampaikan usai mengikuti paripurna pengesahan pimpinan KPK terpilih.

"Saya katakan kembali, bahwa kita harus mulai dari nol, dan di beberapa forum kita mengimbau supaya mereka mengembalikan. Kalau memang kita hanya bicara itu ke belakang, uangnya ga balik-balik, keadilannya tidak datang-datang, kita membuang energi," kata Saut usai paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat (18/12).

Saut menegaskan, dirinya tetap ingin uang negara dari dua kasus itu kembali. Namun, mungkin dengan cara lain.

"Mungkin akan diadili dengan cara yang lebih wise, lebih bijaksana, daripada uang-uang itu tidak kembali, kita hanya omong-omong, kelihatan gagah, BLBI dijadikan alat bargaining, itu nggak bisa," ujar pria yang lama berkarir di BIN ini.

Tetapi, Saut belum memastikan bagaimana niatnya itu akan direalisasikan. Sebab ada empat pimpinan lainnya. "Ya saya kan memimpin nggak sendiri," imbuhnya

(fdn/Hbb)