Fraksi PPP DPRD DKI: Rancangan APBD 2016 Disusun Suka-suka Ahok!

Jakarta - Masing-masing fraksi DPRD DKI memberikan pandangan terhadap pidato Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, tentang Nota Keuangan dan RAPBD DKI tahun 2016. Fraksi PPP mengkritik Ahok.

"Praktek penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD tahun 2016 ini, terlihat sangat top down, bukan bottom up!" ujar perwakilan Fraksi PPP, Nina Lubena dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/12/2015).

"Ini terlihat dari corat-coret RKA-SKPD yang dilakukan oleh saudara Gubernur. Sifat anggaran yang top down itu, kesannya adalah rancangan Perda APBD itu disusun suka-sukanya Gubernur saja," sambungnya.

Nina kemudian mencontohkan program perekrutan pekerja harian lepas menjadi prioritas. Padahal menurutnya, pemberian tunjangan bagi guru-guru madrasah pendapatannya masih sangat minim. Pemberian Biaya Operasional Pendidikan bagi sekolah-sekolah swasta, justru tidak menjadi prioritas.

Dia menilai Ahok sebagai pemilik kekuasaan pengguna anggaran sehingga dia terlihat menyusun angka, volume dan mungkin termasuk juga program kegiatan dalam RAPBD 2016. Ia pun mempertanyakan pertanggungjawabannya.

"Bagaimana pertanggungjawabannya? Bagaimana pengawasannya? Waullahu 'alam bisshawab," tegasnya.

Mendengar itu Ahok sempat menoleh sambil tersenyum. Begitu pula dengan anggota DPRD lainnya yang hadir.

"Sekali lagi fraksi PPP kemukakan bahwa dalam penyampaian pemandangan umum ini, Fraksi PPP tidak membahas, tidak mengkritisi dan tidak memperdalam mengenai substansi APBD yang menyangkut angka, volume dan bahkan program kegiatan dalam RAPBD 2016," bebernya.

Lela menambahkan Fraksi PPP lebih menekankan substansi proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda APBD 2016. Hal ini dianggap penting karena proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD 2016 sangat istimewa dan luar biasa.

Tak hanya itu, Lela juga mengkritisi penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS 2016 yang di luar kebiasaan. Mestinya, pembahasan KUA-PPAS pada kebijakan-kebijakan umum dan garis besar plafon anggaran, tapi tahun ini pembahasannya sampai satuan tiga.

"Akibat kekeliruan proses penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS ini, maka penyerahan Raperda tentang APBD 2016 dari saudara Gubernur DKI Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta mengalami keterlambatan sebagaimana yang dijadwalkan berdasarkan Permendagri Nomor 52 tahun 2015 yaitu minggu pertama bulan Oktober 2015," tutupnya.

Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tengah berada di DPR RI untuk rapat bersama Komisi II.

(bal/bal)