"Saya kira tidak ada masalah. Kalau ada manuver di DPR, ini 560 anggota, itu biasa. Setiap anggota punya hak," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015).
Menurutnya, suara-suara penolakan itu sebagai aspirasi yang harus dihargai. Namun, pria yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Fraksi Golkar ini mengingatkan aturan yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Insya Allah tidak akan menghambat," lanjut Ade.
Golkar hasil Munas Ancol memandang penunjukan pimpinan DPR dan Ketua Fraksi Partai Golkar oleh Aburizal Bakrie ditegaskan tidak serta merta dapat dieksekusi. Sebab kubu Ical dinilai tak punya legal standing untuk mengajukan Ketua DPR pengganti Setya Novanto.
"Karena posisi yang sah saat ini adalah pemegang SK Menkum HAM adalah hasil Munas Jakarta (Ancol) yang ketua umumnya Agung Laksono, nah harusnya penggantian pimpinan DPR memperhatikan hal ini," kata Ketua DPP Golkar hasil Munas Ancol, Ricky Rahmadi, kepada wartawan, Jumat (18/12/2015).
Golkar kubu Agung juga sudah menunjuk Agus Gumiwang sebagai ketua DPR. Surat dari fraksi sudah dikirimkan ke pimpinan DPR.
(imk/van)











































