Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Ketua MKD: Itu Urusan Golkar

Jakarta - Setya Novanto yang mengundurkan diri menjadi Ketua DPR mendapat posisi Ketua Fraksi Golkar di DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang melakukan proses persidangan pelanggaran etik Novanto pun dikritik.

MKD yang tak memberikan putusan sanksi secara tegas membuat masyarakat bertanya-tanya dan mengkritik.

Apa tanggapan Ketua MKD Surahman Hidayat?

"Ya itu hak rakyat yang menilai. Kami terima (kritikan) Dalam masyarakat egaliter, demokratis, hak orang itu tak boleh dipasang. Kami sudah menyatakan putusan secara eksplisit, dan Novanto sudah mengundurkan diri," ujar Surahman di Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Dia menekankan bila Novanto mendapatkan posisi Ketua Fraksi, itu merupakan hak Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar. MKD tak punya wewenang untuk menentukan hal tersebut.

"Dipindahkan menjadi Ketua fraksi itu urusan fraksi, partai mereka. Kami enggak bisa," sebut politikus PKS itu.

Lantas, bagaimana desakan agar Novanto sebaiknya MKD dicopot dari anggota DPR?

"Loh, itu kan akumulasi. Kalau sekali lagi (melanggar) bisa dicopot. Tapi, mudah-mudahan tidak (melanggar)," tutur Surahman.

(hty/van)