Dirut TransJ: Kami Menduga Tak Semua SKPD Dukung Program Ahok

Jakarta - Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih menduga ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov yang tidak mendukung program Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam hal pembelian bus baru. Meski enggan menyebut nama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tersebut, namun Kosasih sangat menyayangkan hal itu.

"Kami menduga tidak semua jajaran di bawah Pak Gubernur mendukung program beliau," ujar Kosasih saat berbincang melalui pesan singkat, Kamis (17/12/2015).

Hal ini dikarenakan proses pencairan bantuan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) 2015 dan Public Service Obligation (PSO) 2015 untuk PT Transportasi Jakarta yang hingga kini tak kunjung cair. Untuk mencairkan dana PSO, dibutuhkan surat kontrak yang disetujui oleh pejabat-pejabat dinas terkait.

Kosasih mengungkapkan, hingga saat ini baru Kadishubtrans DKI Andri Yansyah yang baru membubuhkan tanda tangannya dalam surat kontrak tersebut. Oleh karenanya, TransJakarta kesulitan membeli bus baru untuk menambah pelayanan bagi warga Ibu Kota.

Padahal menurut Kosasih, sebagai moda transportasi andalan masyarakat DKI sudah sepatutnya tidak dipersulit. Terlebih, kata Kosasih, armada bus TransJ menjadi salah satu cerminan sekaligus etalase Jakarta sebagai pusat kota.

"Kebetulan kami kan salah satu etalasenya Pemprov DKI, kalau kami diperlambat pasti kinerja gubernur terganggu," terangnya.

Kosasih mengungkapkan, seharusnya Inbreng Asset Perseroan yang seharusnya jadi setoran modal juga belum terwujud karena harus dilakukan valuasi ulang. Padahal pihaknya sudah urus semua sejak tahun 2014.

Dia pun menyebut selama 2015 ini, pihaknya menggunakan dana PMP tahun 2014 yang baru cair tanggal 17 Desember 2014 lalu. Dana tersebut digunakan untuk membeli bus gandeng (integrated bus) merek Scania dan membayar operator.

Kosasih menyatakan jika akhir tahun ini pihaknya memperoleh pencairan dana PMP 2015 dan PSO 2015, maka TransJakarta bisa langsung melakukan financing untuk pembelian bus dalam jumlah bus. Pembelian itu di luar pengadaan kontrak berbasis rupiah per kilometer (Rp/Km) dengan operator.

Kini, dia pun hanya dapat menduga ada segelintir pejabat DKI yang ingin menggembosi Ahok. "Jangan-jangan ada upaya di jajaran di bawah Pak Gubernur untuk mencoba menggembosi beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, Kosasih menengarai ada pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI di masa lalu menghambat proses pencairan dana yang sudah disetujui gubernur. PT Transportasi Jakarta sudah terbentuk sejak Januari 2015, sebelumnya masih berbentuk BLUD di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI. Meski pihak TransJakarta sudah mengajukan kontrak PSO, namun tidak juga terurus.

"Dana yang sudah di-acc Pak Gubernur besar tapi tidak cair-cair karena berbagai proses. Kontrak PSO dengan Dishub baru kejadian setelah 2 kali ganti Kadishub. Dulu yang urus Pak Rias Askaris (Kepala Bidang Pemanfaatan Aset di BPKAD periode lalu) dan Pak Reza, tapi enggak kejadian. Sekarang dengan Pak Hafid ada kemajuan, tapi sudah lama sekali (dari waktu pengajuan kontrak PSO)," kata Kosasih.

"Yang tanda tangan (kontrak PSO) baru Pak Andri (Kadishubtrans DKI Andri Yansyah). Tapi ya tetap saja, kalau dana tidak terlambat kita sudah punya 1.000 bus," lanjutnya.

Dia pun berharap seluruh jajaran di bawah gubernur bisa mendukung program-program Ahok. "Jika pencairan dana PMP dan PSO untuk tahun 2015 bisa terwujud meskipun terlambat lama, kami bisa mempercepat pengadaan bus di awal 2016 ini. Kami sudah paparkan semua metode dan skemanya ke Staf Khusus Gubernur. Pasti tercapai, asalkan dananya cair," tegasnya. (aws/dhn)