Disebut Ahok Gagal Beli 1.000 Bus, TransJ: Dana PMP 2015 Belum Cair

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menilai kegagalan PT Transportasi Jakarta dalam pengadaan bus menjadi salah satu penyebab banyaknya Metromini reyot berkeliaran di Ibu Kota. Menanggapi itu, Dirut PT Transportasi Jakarta ANS Kosasih menyebut hal itu lantaran dana PMP 2015 untuknya belum cair.

"Dana PMP 2015 TransJakarta sampai hari ini belum turun. Dana PSO (Public Service Obligation) 2015 juga belum turun. Inbreng Asset Perseroan yang seharusnya jadi setoran modal juga belum terwujud karena harus dilakukan valuasi ulang. Padahal kami sudah urus semua sejak tahun 2014," ujar Kosasih saat dikonfirmasi, Kamis (17/12/2015).

Kosasih menyebut selama 2015 ini, pihaknya menggunakan dana PMP tahun 2014 yang baru cair tanggal 17 Desember 2014 lalu. Dana tersebut digunakan untuk membeli bus gandeng (integrated bus) merek Scania dan membayar operator.

Awal 2015 juga, Kosasih mengatakan pihaknya membeli bus via e-Katalog LKPP. Selain itu juga dirinya menyatakan mencari financing untuk membeli bus lebih banyak. "Tetapi tidak bisa dapat karena tidak ada agunan baik dana maupun asset. Dana PMP 2014 tidak bisa dijadikan agunan karena tidak bisa di-lock di bank sebab tiap bulan terpakai untuk bayar operator dan biaya operasional," terangnya.

"Kami pernah mencoba ke Bank DKI waktu direksi lama tetapi tidak bisa dapat financing karena tidak ada kejelasan asset dan dana tidak bisa di-lock. Waktu itu Bank DKI agak enggan membiayai proyek busway karena ada kredit proyek busway yang macet," imbuh Kosasih.

Kosasih menyatakan jika akhir tahun ini pihaknya memperoleh pencairan dana PMP 2015 dan PSO 2015, maka bisa langsung melakukan financing untuk pembelian bus dalam jumlah bus. Pembelian itu di luar pengadaan kontrak berbasis rupiah per kilometer (Rp/Km) dengan operator.

Dia menengarai ada pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI di masa lalu menghambat proses pencairan dana yang sudah disetujui gubernur. PT Transportasi Jakarta sudah terbentuk sejak Januari 2015, sebelumnya masih berbentuk BLUD di bawah Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI. Meski pihak TransJakarta sudah mengajukan kontrak PSO, namun tidak juga terurus.

"Dana yang sudah di-acc Pak Gubernur besar tapi tidak cair-cair karena berbagai proses. Kontrak PSO dengan Dishub baru kejadian setelah 2 kali ganti Kadishub. Dulu yang urus Pak Rias Askaris (Kepala Bidang Pemanfaatan Aset di BPKAD periode lalu) dan Pak Reza, tapi enggak kejadian. Sekarang dengan Pak Hafid ada kemajuan, tapi sudah lama sekali (dari waktu pengajuan kontrak PSO)," kata Kosasih.

"Yang tanda tangan (kontrak PSO) baru Pak Andri (Kadishubtrans DKI Andri Yansyah). Tapi ya tetap saja, kalau dana tidak terlambat kita sudah punya 1.000 bus," lanjutnya.

Dia pun berharap seluruh jajaran di bawah gubernur bisa mendukung program-program Ahok. "Jika pencairan dana PMP dan PSO untuk tahun 2015 bisa terwujud meskipun terlambat lama, kami bisa mempercepat pengadaan bus di awal 2016 ini. Kami sudah paparkan semua metode dan skemanya ke Staf Khusus Gubernur. Pasti tercapai, asalkan dananya cair," tegasnya.

"Kami mengharapkan seluruh SKPD terkait mendukung proyek percepatan ini sesuai target Gubernur DKI. Jika sesuai, maka kita akan memiliki lebih dari 1.000 bus di 2016 dan mampu mengangkut lebih dari 1 juta penumpang per hari ya mana relatif sama dengan proyeksi jumlah penumpang KRL tahun depan," tutup Kosasih. (aws/hri)