Untuk kursi Ketua DPR, PKS memang menyerahkan kembali ke Golkar. PKS menilai dorongan agar kursi pimpinan DPR dikocok ulang hanya akan membuat kegaduhan saja.
Namun PKS tak memungkiri adanya peluang sejumlah fraksi mengganti orang yang selama ini dipasang di Wakil Ketua DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Mardani ini cukup mengagetkan dan memancing spekulasi soal bergoyangnya kursi Wakil Ketua DPR dari PKS, Fahri Hamzah. Mengingat saat ini Fahri Hamzah sedang jadi sorotan setelah menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD di penghujung sidang kasus Novanto. Gara-gara manuver itu, Fahri Hamzah kini dilaporkan oleh Akbar Faizal ke MKD DPR.
Lalu apakah laporan pelanggaran etik Fahri di MKD itu jadi dasar PKS mulai bicara pergeseran kursi Wakil Ketua DPR? "Kalau tentang positioning Pak Fahri, itu haknya Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) untuk memberi jawaban," jawab Mardani diplomatis.
Mardani juga hanya tertawa saat ditanya apakah persoalan Fahri Hamzah ini sudah dibahas di Majelis Syuro PKS. Namun dia memberikan teka-teki, PKS bakal mengambil keputusan mengikuti aspirasi kader.
"Yang jelas semuanya dicermati. Karena PKS partai kader. Masukan kader banyak dijadikan pertimbangan," katanya.
Lalu seperti apa harapan kader PKS?
"Ya harus ada penegakan etika yang jelas, karena DPR kita ini kan lembaga politik. Politik tanpa etika bisa menjadi cemoohan rakyat. Justru sekarang ini etika harus ditegakkan di semua lini. Kader PKS itu dididik selalu kepada akhlakul karimah, akhlakul karimah adalah landasan etika yang kuat. Jadi kalau ada perilaku yang tidak sesuai akhlakul karimah maka kader akan menjadi yang paling pertama teriak," pungkasnya.
Fahri Hamzah sendiri sampai kini belum memberikan keterangan soal laporan Akbar Faizal ke MKD. Saat detikcom mencoba mengonfirmasi dan memantau rapat internal pimpinan DPR dengan Sekjen DPR, Fahri Hamzah tidak hadir dalam pertemuan itu.
Namun sebelumnya Fahri mewanti-wanti agar anggota DPR tidak saling serang. Wanti-wanti itu dilontarkan saat puluhan anggota DPR berpita hitam #SAVEDPR mendesak Novanto mundur. Kini Novanto telah mundur dari kursi Ketua DPR.
(van/nrl)











































