Novanto Mundur, PKS Bicara Rotasi Wakil Ketua DPR

Jakarta - Setelah Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR, sejumlah pihak mendorong pimpinan DPR dirombak ulang. PKS tak setuju komposisi pimpinan DPR dirombak ulang, namun PKS tak menutup kemungkinan ada fraksi yang bakal merotasi Wakil Ketua DPR. Mau menggeser Fahri Hamzah?

"Kalau dalam konteks sekarang, agar tidak menimbulkan kegaduhan, lebih bijak DPR tidak membuat manuver yang ditafsirkan rakyat sebagai cari kekuasaan dalam kesempitan. Tapi bahwa tiap-tiap fraksi misal ingin merotasi wakil pimpinannya, itu hak fraksi masing-masing," kata Wasekjen PKS, Mardani Ali Sera, dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (17/12/2015).  

Baca juga: Akbar Faizal Laporkan Fahri Hamzah ke MKD, Ini Suratnya

Saat dipertegas apakah pernyataannya itu adalah sinyal PKS bakal merotasi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Mardani tak menjawab gamblang. Setelah Novanto mundur memang Fahri Hamzah jadi sorotan, ia dilaporkan ke MKD lantaran sewenang-wenang menonaktifkan Akbar Faizal dari MKD menjelang sidang akhir kasus 'papa minta saham'.

Mardani tak mau bicara soal dugaan pelanggaran kode etik Fahri dan kemungkinan rotasi kursi pimpinan DPR dari PKS itu, menurutnya yang berhak menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan dewan adalah Presiden PKS Sohibul Iman.

"Kalau tentang positioning Pak Fahri, itu haknya Pak Sohibul Iman (Presiden PKS) untuk memberi jawaban," katanya.

Baca juga: PKS Bicara Rotasi Wakil Ketua DPR, Mau Geser Fahri Hamzah?

Lalu benarkah ada rapat Majelis Syuro PKS khusus terkait dugaan pelanggaran etik Fahri Hamzah sampai membahas rotasi pimpinan DPR dari PKS?

"Saya enggak tahu juga, hehehe… yang jelas semuanya dicermati. Karena PKS partai kader, masukan kader banyak dijadikan pertimbangan," katanya memberikan teka-teki.

Lalu sebenarnya apa masukan kader PKS terkait hal ini?

"Ya harus ada penegakan etika yang jelas, karena DPR kita ini kan lembaga politik. Politik tanpa etika bisa menjadi cemoohan rakyat. Justru sekarang ini etika harus ditegakkan di semua lini. Etika itu lebih mendasar daripada hukum. Ketika etika sudah rapi maka hukum akan mudah. Kalau etikanya tidak dijalankan, hukum bisa cari-cari peluang dijadikan alat," ungkap Mardani. (van/nrl)