.webp)
"Kami berterima kasih dikasih duit walaupun tiap tahun kami terima," ujar Ahok saat memberi sambutan di acara 'Penyerahan DIPA Tahun 2016 Kepada Satuan Kerja (Satker) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta' di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).
Pemberian DIPA merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan peran APBN. Dengan begitu diharapkan pembangunan tahun 2016 dapat mengalami percepatan pelaksanaan karena telah disediakan dana pembiayaan kegiatan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Ahok pun optimis penyerapan anggaran tahun 2016 bisa lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab susunan KUA-PPAS 2016 yang telah digodoknya bersama Banggar DPRD selama beberapa waktu ini paling mendekati kesempurnaan dan kesesuaian undang-undang.
"Kami harap tahun 2016 ini penyerapan anggatan akan cepat dan lebih efisien. Kami sudah mulai, APBD DKI 2016 boleh dikatakan paling sempurna mendekati seluruh aturan Undang-Undang karena KUA-PPAS kami sudah dalam bentuk angka," terangnya.
"DPRD juga bekerja kali ini sangat baik. Kami berhasil hilangkan banyak sekali anggaran, salah satunya tidak ada lagi sosialisasi. 11 malam saya motong pagi-malam. Saya dapat penghematan lagi Rp 4 triliun," kata Ahok.
Ahok pun melaporkan besaran angka yang telah dipangkasnya tersebut kepada sang sahabat, Presiden Jokowi. Kata Ahok, ke depannya Jokowi secara perlahan akan mencoba menerapkan sistem e-budgeting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
"Katanya, Pak Jokowi bilang lagi siapkan buat yang nasional. Tidak langsung nasionalnya, nanti susah ribut sama DPR tapi kita sentuh dulu di kabupaten/kota dan provinsi. Saya harap yang vertikal ini bisa ber-template. Tujuannya, DKI saya kira jadi kementerian, lembaga dan institusi termahal di Indonesia saat ini," lanjutnya.
Ahok menyebut gaji PNS DKI saat ini jauh lebih besar ketimbang dibanding sebelumnya. Namun apabila mereka masih berani main mata, maka Ahok akan dengan tegas menindaklanjutinya.
"Pegawai biasa saja bisa Rp 12 juta. Jadi kalau pelayanan enggak baik, kita potong. Darimana uangnya buat bayar mereka? Dari hasil pemotongan di apbd ini. 2017 saya siapkan template, kalau SKPD enggak ngerti dan masih belum mengikuti nanti mari berdebat," tutup Ahok. (aws/mnb)
