Kenapa PDIP Malah Terbelah Saat Putuskan Kesalahan Novanto?

Jakarta - Sidang putusan etik Setya Novanto, Rabu (16/12) malam lalu mengungkap fakta baru. PDIP rupanya terbelah memandang tingkat kesalahan Novanto yang akhirnya mundur dari Ketua DPR. Apa yang terjadi?

PDIP menempatkan tiga kadernya di MKD; M Prakosa, Risa Mariska dan Junimart Girsang. Dua nama terakhir memberi putusan pelanggaran kode etik sedang kepada Novanto.

Meski namanya 'pelanggaran kategori sedang', namun konsekuensi yang diterima Novanto justru adalah pemberhentian langsung. Putusan itu bisa secepatnya harus segera dieksekusi.

Sanksi sedang yaitu pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR yang nantinya disampaikan MKD kepada Pimpinan DPR dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi anggota yang bersangkutan paling lambat 5 hari sejak tanggal diputuskan.

Tapi Prakosa punya pendapat berbeda dari dua rekannya itu. Dia memilih jalur lain, menyatakan Novanto melakukan pelanggaran etik berat. Meski namanya menyeramkan, toh sanksi ini membuat Novanto punya nafas lebih panjang.

MKD perlu membentuk panel yang bersifat ad hoc, yang berisikan 3 anggota MKD dan 4 perwakilan ahli dari luar. Panel itu yang memutuskan akhir kasusnya. Ada hal yang perlu dicatat baik-baik. Panel yang bertugas mengkaji dugaan pelanggaran etik berat itu, bisa saja memutuskan Novanto tidak terbukti melanggar etik. Tak hanya itu, panel juga akan bekerja dengan waktu yang lebih lama.

Selain Prakosa, ada lima lagi anggota MKD yang menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat. Mereka adalah Dimyati Natakusumah (PPP), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Supratman (Gerindra), Adies Kadir (Golkar), Ridwan Bae (Golkar). Sebuah komposisi dari partai yang tergabung dengan KMP.

Perbedaan kategori sedang dan berat ini juga mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan JK punya analisa yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam lagi kepada orang-orang 'pendukung' Novanto.

"Yang menarik tadi, yang dulu keras (memberi keputusan) minta sedang dan yang dulu mendukung (memberi keputusan) minta berat," kata JK di kantor Wakil Presiden, Rabu (16/12) kemarin.

Jadi apa yang sebenarnya terjadi sebelum putusan diambil oleh tiga anggota PDIP itu? Apakah ada intervensi? (mok/van)