.webp)
Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang memproses Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016.
Item-item anggaran dimasukkan ke e-Component. Bila sudah selesai, Rancangan Perda APBD DKI 2016 yang memuat tambahan dana reses DPRD DKI itu akan disahkan menjadi Perda APBD DKI 2016.
Dalam rancangan itu, DPRD DKI Jakarta mengusulkan sejumlah item anggaran. Anggota DPRD mengusulkan dana reses naik dari Rp 64 juta menjadi Rp 107 juta sekali reses. DPRD DKI juga meminta evaluasi dana kunker yang telah lama tidak berubah. Mereka minta agar anggaran ditambah Rp 4 miliar. Dengan demikian, anggaran kunker diharapkan menjadi Rp 2,5 juta per orang untuk tiga hari kunker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini usulan DPRD DKI:
1. Sekali Reses Rp 107 Juta
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Rp 64 juta sekali reses menjadi Rp 107 juta sekali reses," kata Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Dimintai keterangan secara terpisah, Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menyatakan kenaikan dana reses itu memang perlu. Sambil berhitung kasar, dia mencontohkan sekali reses ada enam hari. Dalam seharinya saat reses, anggota dewan mengadakan audiensi yang dihadiri 200 orang.
"(Misalnya) Kalau Rp 10 juta cukup enggak? Ada tenda, sound system, konsumsi, uang transportasi," ujar Taufik.
"Belum lagi ada yang minta sumbangan," imbuhnya.
Uang reses pada 2015 sebesar Rp 10 juta per anggota dewan. Nantinya, uang reses 2016 direncanakan bakal menjadi sekitar Rp 15 juta per anggota dewan. "Itu sudah disetujui dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggara-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)," kata Taufik.
Menanggapi hal itu, Ahok tidak melarang selama dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
"Saya enggak tahu (total jumlahnya), tapi tegantung selama reses, sudah ketemu orang dan ada hitungannya boleh saja. Selama enggak melanggar Permendagri akan saya kasih. Kalau dia salahi (aturan) Mendagri, enggak boleh," ujar Ahok saat diminta tanggapan soal pengajuan kenaikan dana reses DPRD DKI di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).
Bagi Ahok, selama tidak melenceng dari peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, maka tidak ada alasan pihaknya menolak rancangan tersebut. Selama Dewan nantinya bisa mempertanggungjawabkan, tidak menjadi masalah. "Semua ada hitungannya, Menkeu ada hitungannya. Kalau menyalahi, enggak boleh," terangnya.
2. Anggaran Kunker Tambah Rp 4 Miliar
|
Foto: Grandyos Zafna
|
"Penambahannya Rp 4 miliar untuk perjalanan dinas," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Dia menyatakan, anggaran kunker kemarin senilai total Rp 6 miliar. Berarti bila tahun 2016 nanti berhasil ditambah Rp 4 miliar, anggaran kunker menjadi sebesar Rp 10 miliar.
DPRD DKI menyatakan berpegang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 72 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD. Anggota dewan Jakarta meminta evaluasi nominal anggaran kunkernya.
"Karena sudah terlalu lama (anggaran tak berubah). Namun ini disesuaikan dengan kemampuan daerah juga," kata Yuliadi.
Yuliadi lantas membandingkan dengan DPRD provinsi lain, DPRD Jawa Timur disebutnya pernah punya anggaran kunker sebesar Rp 1,5 juta per orang. Namun DPRD DKI pada 2015 hanya mendapat anggaran Rp 350 ribu sampai Rp 450 ribu per orang.
Kini DPRD DKI mengusulkan agar anggaran kunker ditambah, menjadi Rp 2,5 juta per orang untuk tiga hari kunker. Soal kategorisasi jarak dan kebutuhan kunker, itu akan dibicarakan pembiayaannya.
"Meski begitu, ini perlu ada penguatan lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur," kata dia.
Namun Ahok telah tegas menolak. Soalnya, usulan kenaikan ini tidak ada dasarnya.
"Saya sudah tolak, kalau Rp 2 juta enggak bisa karena enggak ada dasarnya," kata Ahok tadi.
3. Uang Makan Naik 5 Kali Lipat
|
Foto: Grandyos Zafna
|
Wakil Ketua DPRD M Taufik menjelaskan kenaikan anggaran makan dan transportasi sebesar Rp 2 jutaan wajar. Sebab, menurut dia, selama ini uang tersebut dinilai terlalu kecil sehingga tidak jarang dewan menombok.
"Jadi kalau kita kunjungan ke luar kota, yang dimaksud jadi Rp 2,5 juta per hari itu karena tadinya cuma Rp 430 ribu per hari. Itu kan uang transport lokal dan uang makan, ada di dalam situ. Kalau dari bandara ke rumah, dari hotel ke tempat pertemuan. Ya itu kan, Rp 2-2,5 juta per hari. Hitung saja, makan 2 kali sehari berape? Kan enggak mungkin makan di warung tegal," papar Taufik sebelum bertemu Ahok di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).
Menurut Taufik besaran anggaran transportasi dewan sesuai dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran APBD. "Kan tadi saya bilang, uang transportasi lokal dari rumah ke bandara, balik dari bandara ke rumah terus makan tiga kali sehari, kemudian transportasi lokal di sana dari hotel ke tempat rapat, bolak balik. Ya kayak gitu, kurang. Kalau uang makan enggak ada (dikola dewan tapi diberi per dinas) itu Rp 430 ribu. Makan lobster enggak bisa," terang dia.
Menanggapi usulan tersebut, Ahok punya pendapat tersendiri. "Soal Rp 2 juta per hari saya bilang enggak setuju karena enggak ada dasarnya, tapi kalau perjalanan dinas disesuaikan dengan Eselon 2 dan gubernur ya boleh. Sebab ada surat dari Mendagri kalau anggota dewan itu sesuai dengan Eselon 2 untuk perjalanan dinasnya," ujar Ahok usai pertemuan.
4. Laptop Rp 10 Juta
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Kita anggarkan Rp 10 juta per unit," kata Sekretaris Dewan DPRD DKI Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (15/12/2015).
Total pengadaan laptop itu direncanakan sebesar Rp 1,6 miliar. Untuk spesifikasi laptopnya, Yuliadi belum bisa memastikan karena itu tergantung lelang.
Senada dengan Yuliadi, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi juga menyatakan soal spesifikasi bukanlah urusan dewan, melainkan pihak eksekutif yakni Unit Pengadaan Layanan (ULP) Barang dan Jasa Pemprov DKI.
Namun dia memperkirakan laptop yang akan dibeli adalah bermerek Apple. "Kalau enggak salah sih sama seperti yang ini (mereknya)," kata Prasetio di ruangannya sambil menunjuk komputer desktop bermerek Apple di sebelahnya.
Nantinya, laptop Apple itu bakal diisi dengan dokumen-dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Perda, dan dokumen-dokumen lainnya untuk menunjang kegiatan parlemen moderen.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik menyatakan terserah saja apa jenis laptopnya nanti. "Mereknya apa itu yang bagus, misalnya Apple, saya enggak tahu lah," ujarnya.
Menurut dia, pengadaan laptop dalam APBD 2016 mendatang untuk mewujudkan parlemen modern. Alasannya agar bisa lebih efisien dan tidak kesulitan mencari arsip yang menumpuk di dalam lemari tinggi nan berdebu. "Ibu Kota negara anggotanya enggak dikasih alat untuk kerja. Saya kalau mau nyari Perda yang dibutuhkan kan mesti nyari arsip naik tangga, berdebu, batuk kita. Kan sudah enggak model. Kalau ada laptop kan tinggal dibuka," ujar Taufik.
Mendengar itu, Ahok bersedia menambah anggaran tersebut. Dia juga tidak keberatan dengan penambahan itu karena pengadaan laptop sudah ada dalam e-katalog LKPP. "Laptop juga murah kok. Kan sudah ada di e-katalog. Laptop itu udah bukan barang mewah lah. Ini juga dianggarkan di Sekwan," tutup Ahok.
5. Ganti Perabot Usang
|
Foto: Agung Pambudhy
|
"Sekali lagi saya sampaikan itu bagian dari kebutuhan, meja bagian dari kebutuhan. Anda bayangin saja masa duduk ngangkang kelihatan (tidak tertutup sampai bagian bawah). Ini meja DPRD Ibu Kota negara loh," kata dia.
"Pokoknya gini, paling jelek di seluruh Indonesia itu ruangan rapat DPRD DKI. Di daerah itu mejanya tuh bagus, enggak keliatan kalau ngangkang. Kan ini kalau ngongkong kelihatan," pungkasnya.
Halaman 2 dari 6
