Ahok: Organda Pura-pura Tak Tahu Metromini Begitu Bobrok

Ahok: Organda Pura-pura Tak Tahu Metromini Begitu Bobrok

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Kamis, 17 Des 2015 10:34 WIB
Ahok: Organda Pura-pura Tak Tahu Metromini Begitu Bobrok
Foto: Ayunda/detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menuding Organisasi Angkutan Daerah (Organda) membiarkan Metromini bobrok berkeliaran di Ibu Kota. Sebab menurutnya, Organda pasti tahu soal permainan sopir Metromini yang kerap nembak SIM dan memalsukan Kir agar tetap bisa beroperasi.

"Makanya saja bilang Organda tahu enggak sih Metromini begitu bobrok? Tahu, pura pura saja mereka. Mereka pura-pura enggak tahu padahal SIM-nya nembak semua," ujar Ahok perihal sopir Metromini di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (17/12/2015).

Ahok mengaku pihaknya telah menawarkan sistem gaji kepada para sopir Metromini jika bergabung dengan PT Transportasi Jakarta. Bahkan Ahok menawarkan 3,5 UMP untuk mereka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami nawarin coba, kalian pikir saya iseng nawarin 3,5 UMP gaji pada supir gandeng? Yang paling kecil 2 kali. Artinya apa, saya sedang baik hati pada semua sopir yang baik kalau kamu sopir baik silakan kerja sama kami. Anda enggak perlu cari penumpang dapat gaji," lanjutnya.

"Masa kamu enggak mau dapat gaji UMP atau 2 kali UMP? Pakaian keren? Berarti niatnya emang enggak benar, makanya kita habisin saja," sambung Ahok.

Lantas bagaimana nasib kendaraan umum di Jakarta apabila Metromini disikat habis oleh Ahok, sementara bus TransJ jumlahnya belum mencukupi? Ahok pun meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan untuk memberi pinjaman 600 unit bus kepada DKI Jakarta.

"Saya mau habisin (Metromini). Ini kurang ajarnya TransJakarta juga kurang ajar beli bus enggak bisa, tadi pagi saya baru telepon Jonan minta tambahan bus. Saya pinjam saja deh bus Kemenhub karena Jakarta darurat, saya pinjam deh 600 bus," kata Ahok.

Dia menyebut Menhub Jonan setuju meminjamkan 600 bus untuk DKI yang nantinya dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta. Sistem pembayarannya pun menggunakan rupiah per kilometer (Rp/Km).

"Barang tetap punya Menhub tapi kami yang operasikan, kalau itu bisa dilakukan kita isi minyak (bensin) saja. Dia (Jonan) sudah ok kok katanya yang dicari dasarnya seperti apa. Saya yakin warga Jakarta lebih baik enggak ada bus daripada busnya bobrok," pungkasnya. (aws/Hbb)


Berita Terkait