RI Tak akan Bawa Kasus Ambalat ke Mahkamah Internasional

Jakarta - Pemerintah Indonesia siap menempuh jalur diplomasi dengan Malaysia untuk menyelesaikan perebutan blok Ambalat dan tidak berniat membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Demikian disampaikan Jubir Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa di Departemen Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Jumat (4/3/2005).Namun demikian, menurut Marty, langkah diplomasi sebaiknya tidak disalahartikan sebagai kelemahan RI."Upaya diplomasi jangan disalahartikan sebagai wujud kelemahan karena kita yakin posisi kita benar secara prinsipil dan didukung oleh hukum internasional. Jadi langkah diplomasi yang ditempuh wujud kenyakinan kita," kata Marty."Saat ini, pemerintah belum berencana mengajukan kasus ini ke Mahkamah Intenasional. Namun, lebih memilih jalur diplomasi bilateral tingkat kementrian Luar Negeri terlebih dahulu," lanjutnya.Dijelaskan dia, Ambalat yang berada di perairan Laut Sulawesi di sebelah Timur Kalimantan adalah milik Indonesia. "Kita juga sudah melakukan protes, karena Malaysia mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya adalah peta tahun 1979. Padahal, peta tersebut juga disangsikan akurasi dan validitasnya oleh negara di Asia Tenggara. Bahkan, oleh Ingris yang mewakili Brunai darussalam pada waktu itu," paparnya. "Setelah RI melayangkan nota protes kepada Malaysia, lalu pihak Malaysia merespon dengan memberikan pandangan yang intinya bahwa wilayah di Pulau Ambalat adalah milik Malaysia," imbuh Marty.Dilarang Masuk RIDalam kesempatan itu, Departemen Luar Negeri mengingatkan agar kapal perang Malaysia dilarang memasuki wilayah teritorial RI."Itu hak pemerintah Malaysia (kirim kapal perang) asalkan keberadaannya tidak memasuki batas teritorial RI," tandas Marty.Mengenai keberadaan kapal perang RI di perairan Ambalat, Marty menegaskan hal tersebut sebagai wujud eksistensi kedaulatan RI. (aan/)