.webp)
"Dengan telah mengundurkan dirinya Setya Novanto sebagai ketua DPR, maka sidang MKD telah ditutup pula secara otomatis. Sekarang bagaimana setelah pimpinan DPR vakum?" kata anggota PDIP Tb Hasanuddin dalam pesan singkat, Rabu (16/12/2015).
 Tb Hasanuddin |
"Saran saya sebaiknya segera kocok ulang sesuai dengan logika sehat dalam berbangsa dan bernegara," imbuhnya.
Menurut Hasanuddin, UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang direvisi dan disahkan pada tahun 2014 sebagai regulasi pergantian pimpinan DPR, adalah bentuk penghinaan terhadap demokrasi sekaligus pelecehan terhadap kedaulatan rakyat.
"UU MD3 tahun 2014 adalah produk rekayasa dan kelicikan para pecundang yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi. Benar-benar tidak masuk akal," ujarnya.
Bayangkan saja, kata dia, ibarat pertandingan lari marathon juaranya ya siapa yang paling duluan masuk finish dan selanjutnya sesuai urutan masuk ke-2, ke-3 dan seterusnya . Adalah sangat aneh bila kemudian pemenangnya diundi dari sebagian peserta lomba marathon tersebut.
"Peserta paling buncit malah dapat juara ke-2, sementara pelari yang masuk paling duluan malah tidak dapat medali apapun," tutur purnawirawan jenderal TNI itu analogikan hasil Pileg.
"Ini benar-benar ironis dan sekali lagi merupakan pelecehan terhadap kedaulatan rakyat," tegasnya.
Dia menuturkan bahwa politik adalah seni, tapi politik bukan berarti segala macam cara licik dipakai untuk menyisihkan rivalnya. Ada etika di dalamnya dan tetap ada peradaban dalam kehidupan berpolitik.
Sekarang dengan situasi politik yang sangat jauh berbeda di mana posisi Partai Demokrat sudah menempatkan posisinya yang berbeda, kemudian disusul PAN yang mendukung pemerintah, sementara PPP dan Golkar masing-masing sudah menjadi dua kubu, sudah saatnya DPR kembali ke akal sehat.
"Saya sarankan segera saja berkumpullah para ketua umum partai dan segera membuat kesepakatan waras, kemudian segera memerintahkan fraksi fraksinya mengamandemen MD3 2014," saran politisi asal Jabar itu.
"Setidaknya seperti UU MD3 2009 yang lebih logis dan lebih waras.Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dengan orang-orang yang lebih kredibel. Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali," ucap Hasanuddin. (miq/bag)
