Pelayanan Publik di Indonesia Masih Jelek!

Jakarta - Pelayanan publik di Indonesia masih jelek. Namun tentu ada beberapa kementerian dan lembaga yang sudah lebih baik pelayanannya.

"Tidak cukup biasa saja dalam melakukan pelayanan publik. Intinya adalah pelayanan publik yang sekarang jelek. Kami ingin yang jelek-jelek ini dilombakan. Yang kita ingin lakukan perbaikan dan peningkAtan kualitas pelayanan publik. Kita keluarkan program dan kompetisi. Kita ingin yang jelek-jelek ini diperbaiki. Ikut kompetisi, diperbaiki," kata Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono di Hotel Aryaduta, Jl Prapatan, Gambir, Jakarta Pusat (16/12/2015).

Mirawati mengatakan setiap tahun Indonesia itu disurvei bank dunia, dari 180 negara Indonesia rangking 109 bulan Oktober lalu. Menurutnya Presiden Jokowi memerintahkan peringkat pelayanan publik Indonesia meningkat ke posisi dua digit.

"Darimana kami mengupayakan supaya Indonesia bisa urutan 60. Kalau dilihat dari indikator, indikator kita yang paling jelek itu starting bussines atau kemudahan memulai usaha, Indonesia urutan 155 dari 189 negara. Jadi bapak ibu makanya tidak banyak investor, investor itu tidak harus dari luar negeri, UKM itu juga bisa investor, Jadi bisa dari dalam juga. Siapa yang memberi izin? Nah ini lah peran PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu, One stop service," kata Mirawati.

Sementara itu di kesempatan yang sama Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sejumlah lembaga yang dinilai sudah mendapat zona hijau dalam urusan pelayanan publik. Tiap pemenang, berdasarkan UU No 25 tahun 2009, kriterianya misal apakah di instansi atau daerah tersebut memiliki sistem informasi pelayanan publik, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus dan informasi biaya.

Kemudian standar pelayanan seperti informasi biaya, prosedur dan persyaratan pelayanan. Ombudsman melakukan penelitian ini berlangsung dua periode, yaitu pada Maret-Mei 2015 dan Agustus-Oktober 2015 yang hasilnya belum dapat memuaskan.

Dari 22 sampel Kementerian, ada 6 kementerian termasuk zona hijau atau berkategori patuh tinggi, 12 kementerian di zona kuning atau patuh sedang, dan 4 kementerian yang berada di zona merah atau patuh rendah. Kemudian ada 15 lembaga yang diteliti yang hasilnya ada 3 lembaga masuk zona hijau, 9 zona kuning, dan 3 di zona merah.

Sedangkan di tingkat provinsi, dari 33 sampel hanya ada 3 provinsi di zona hijau. Kemudian 17 provinsi di zona kuning dan 13 di zona merah. Selanjutnya dari 114 sampel di tingkat kabupaten/kota, ada 6 kab/kota di zona hijau, 33 di zona kuning, dan 75 di zona merah.

"Hasil ini bukan penghakiman pada unit pelayanan publik yang dijadikan sampel, tapi selayaknya dijadikan contoh kepatuhan pelayanan publik yang disikapi dengan upaya perbaikan yang terus menerus oleh pemerintah," kata Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana.

Kementerian yang berada di zona hijau atau yang mendapat predikat pelayanan baik adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan lembaga yang berads di zona hijau terdiri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sementara kategori provinsi yang mendapat predikat pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan baik adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Lalu kota Pontianak, Lubuk Linggau, dan Yogyakarta termasuk dalam zona hijau. Kemudian Kabupaten Kubu Raya, Deli Serdang, dan Tanah Laut yang masuk di zona hijau.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali dianugerahi Ombudsman sebagai bupati terbaik se-Indonesia di tahun 2015. Dalam diskusi bersama anggota Ombudsman dan perwakilan Mendagri dan MenPan RB, Rusman mengaku melakukan beberapa perbaikan di tanah gambut.

"Di tempat saya karena tanah gambut, di toilet saya warnanya coklat, di sini saya panggil untuk memperbaiki ini, Alhamdulillah," kata Rusman. (dra/dra)