Bila MKD Mengecewakan, Ruhut: Ganti DPR Jadi Dewan Perwakilan Golkar

Jakarta - "Menghitung hari, detik demi detik, itulah nasib Setya Novanto"

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mendendangkan petikan lagu Krisdayanti 'Menghitung Hari' dengan modifikasi lirik sesuai suasana DPR paling aktual. Dia bersenandung di depan Ruang Rapat MKD DPR.

"Aku percaya dengan mukjizat Tuhan. Aku berdoa semoga MKD tidak mengecewakan," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Dia berharap putusan MKD DPR nantinya bakal sesuai harapan publik. Ketua DPR Setya Novanto didorong lengser keprabon karena diduga terlibat kasus 'papa minta saham'. Syaratnya, minimal MKD harus menjatuhkan sanksi sedang. Bahkan bila sanski berat dijatuhkan maka Novanto juga dipecat dari anggota DPR.

Bagaimana bila keputusan MKD nantinya tak sesuai harapan publik?

"Kita ganti saja nama Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Golkar, Gerindra, dan PPP," kata Ruhut protes dengan nada berkelakar.

Tentu bila DPR tak sesuai harapan publik, maka itu akan menyalahi namanya sendiri. DPR tak lagi menjadi perwakilan rakyat. Ruhut menyatakan, mayoritas publik kini sudah tak percaya lagi dengan anggota DPR. Ironis.

"Padahal ini kan wakil rakyat. Rakyat semua melihat. Salah satu hasil voting media, 91 persen rakyat Indonesia tak percaya lagi dengan anggota DPR. Enggak bisa pakai nama DPR lagi," tutur politisi yang terkenal ceplas-ceplos ini.

Ruhut menyatakan, keputusan MKD untuk memberi sanksi kepada Novanto tergantung dengan dinamika politik dalam internal MKD sendiri. PDIP memegang kunci soal hasil putusan nanti.

Maka Ruhut berharap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa menginstruksikan anggotanya di MKD untuk memberi sanksi tegas kepada Novanto. Bila PDIP solid setuju memberi sanksi untuk Novanto, maka anggota MKD anti-Novanto bakal menang jumlah.

"Tapi kan (jangan) PDIP lupa sejarah. Jasmerah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Enggak sadar dia (PDIP) dulu dizolimi UU MD3, partai pemenang tapi enggak bisa jadi Pimpinan DPR dan MPR," tutur Ruhut.

(dnu/erd)