RI-Timor Leste Diminta Tak Tolak Komisi Ahli PBB

Jakarta - ELSAM dan Kontras menyatakan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak diperlukan dibandingkan dengan Komisi Ahli PBB yang akan melakukan investigasi pelanggaran HAM di Timor Timur.Pasalnya, draft KKP sangat buruk, berbiaya mahal dan berbelit-belit.Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Usman Hamid dan Direktur Eksekutif ELSAM Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat, (4/3/2005).Usman mengatakan, Komisi Ahli yang dibentuk Sekjen PBB 18 Februari 2005 lalu itu sangat diperlukan karena draft KKP sangat buruk dan dibuat secara tergesa-gesa tanpa konsultasi dengan masyarakat, baik di Indonesia maupun Timor Leste.Partisipasi masyarakat sipil telah diabaikan hanya untuk memberi pengampunan kepada sekelompok orang kuat yang terlibat dalam pelanggaran HAM saat itu. Bila KKP ditujukan untuk mengungkap kebenaran, maka itu tidak diperlukan sebab sudah ada dua proses pengungkapkan kebenaran yang dilakukan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi Timor Leste, serta Komnas HAM di Indonesia.Yang dibutuhkan saat ini, kata Usman, justru penegakan keadilan sebagai tindakan nyata kedua negara pasca pengungkapan kebenaran tersebut. Untuk itu, pemerintah Indonesia dan Timor Leste diharapkan meninjau ulang penolakannya terhadap Komisi Ahli. Setidaknya, pemerintah Indonesia dan Timor Leste tidak menghalang-halangi upaya Komisi Ahli dalam penelitian proses pengadilan domestik. "Apabila itu terjadi kita menilai justru hal itu akan merugikan kedua pemerintahan," katanya.ELSAM dan Kontras menyambut baik dan bersedia membantu Komisi Ahli tersebut untuk mendiskusikan kelemahan pengadilan ad hoc Timtim sekaligus mencari jalan ke luar untuk menegakan keadilan di Indonesia. (umi/)