Jokowi Minta MKD Dengarkan Suara Publik, Fahri: Publik yang Mana?

Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memperhatikan fakta-fakta sidang kasus Ketua DPR Setya Novanto dan mendengarkan suara publik. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun mempertanyakan suara publik yang dimaksud Jokowi.

"Susah ya, kalau dengar suara publik NTT, mereka marah kalau Novanto diganti. Publik mana yang didengar," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Fahri justru meminta pihak-pihak di eksekutif  tidak ikut campur hal-hal yang berlangsung di DPR. Dia ingin hubungan eksekutif dan legislatif seharusnya berjalan dengan baik.

"Sebaiknya kita ini para pejabat ini tahu diri dan membatasi diri. Jangan kita mengintervensi dan mengganggu jalannya proses yang ada di DPR ini," ujar politikus PKS ini.

Bila ada hal yang harus disampaikan, menurut Fahri, sebaiknya disampaikan di belakang layar. Maksudnya adalah lewat forum rapat konsultasi.

"Kalau pemerintah ada masukan kan ada rapat konsultasi. Tidak bisa serang legislatif di ruang publik. Harus saling menghormati dong. Jaga dong. Tidak boleh melewati batas," ungkapnya.

"Sekarang ini adalah DPR yang mengawasi eksekutif, jangan dibalik. Tidak boleh itu eksekutif mengawasi DPR," lanjut Fahri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku selalu memantau jalannya sidang Mahkamah Kehormatan Dewan terkait kasus 'Papa Minta Saham'. Presiden Jokowi meminta MKD melihat fakta-fakta yang terungkap.

"Saya memantau jalannya proses di MKD, selalu saya ikuti. Saya ingin agar MKD melihat fakta yang ada. Lihat fakta-faktanya," ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Jokowi meminta MKD agar mendengarkan suara publik. "Kedua dengarkan suara publik, dengarkan suara masyarakat, dengarkan suara rakyat," imbuh Jokowi.

(imk/erd)