Waketum PAN Setuju Novanto Dicopot dari Posisi Ketua DPR

Jakarta - Kasus 'papa minta saham' yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dinilai sudah mencoreng nama DPR. PAN setuju apabila Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mencopot Novanto dari posisi Ketua DPR.

"Fraksi PAN termasuk dua yang di MKD itu, ya ikuti saja apa yang menjadi aspirasi rakyat, karena itu yang terbaik bagi DPR. Suara rakyat selama ini menginginkan perubahan supaya DPR lebih profesional dan etis, jadi itu yang dipegang," kata Waketum PAN Hanafi Rais di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).

Sejumlah pihak, salah satunya Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, menyebut sanksi minimal untuk Novanto adalah sanksi sedang yaitu pencopotan dari posisi sebagai Ketua DPR. Hanafi setuju dengan hal itu.

"Iya tidak apa-apa. Setuju saja (Novanto dicopot dari Ketua DPR)," ujar putra Amien Rais ini.

Putusan MKD yang final dan mengikat pun harus dilaksanakan. Bila nanti kursi Novanto kosong, Golkar pun diminta mengajukan nama penggantinya.

"Kalau nanti Novanto diputus melanggar dan konsekuensinya untuk mundur, ya itu harus dilaksanakan," ucap Hanafi.

Namun, menurut Hanafi, hal itu belum dikomunikasikan dengan anggota fraksi lainnya, termasuk anggota MKD. "Malam ini, ya kita harus lihat perkembangan terakhirnya," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, anggota MKD dari PAN, A Bakri mengaku sudah menyusun pertimbangan hukum yang akan dibacakan di konsinyering esok hari. Namun, dia belum mau mengungkapkan isinya.

"99 persen sudah menyimpulkan. Tapi saya belum berani menyampaikan," ucap Bakri.

Beberapa anggota Fraksi PAN juga mengikuti aksi #SaveDPR yang mendesak Novanto mundur. Mereka adalah Lucky Hakim, Primus Yustisio, dan Teguh Juwarno. (imk/hri)