66 Anggota DPD Bentuk Kaukus Tolak Kenaikan BBM

Jakarta - Sebanyak 66 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk kaukus yang menolak kenaikan harga BBM. Sikap anggota DPD tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Jika kaukus penolakan kenaikan BBM sudah selesai ditandatangani oleh seluruh anggota DPD yang bersifat menolak, kaukus ini akan dikirim ke Presiden SBY," kata Ketua Panitia Perancang UU DPD RI I Wayan Sudirta dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, (4/3/2005).Sikap kaukus, kata Wayan, bukan merupakan keputusan DPD karena DPD baru akan mengambil sikap soal kenaikan BBM ini Senin, pekan depan."Kausus ini atas nama perorangan anggota DPD yang menegaskan bahwa kita menolak kenaikan harga BBM. Kan sah-sah saja menyampaikan aspirasi rakyat ke presiden," katanya. Kaukus penolakan harga kenaikan BBM tersebut saat ini sudah ditandatangani 66 orang anggota DPD, termasuk Intsyawati Ayus, anggota DPD dari Riau yang notabene anggota PAH II."Sebenarnya PAH II hanya memahami penjelasan pemerintah untuk menaikkan BBM dan bukan memahami kenaikan harga BBM," ujar Wayan.Dalam pernyataan yang dibacakan Marwan Batubara, ada 10 butir alasan penolakan kaukus atas kenaikan harga BBM, antara lain, adanya penolakan dari masyarakat di seluruh Indonesia, menambah kesengsaraan rakyat miskin dan pemerintah dianggap tidak adil dan diskriminatif dengan memberikan subsidi dana rekap bank bermasalah yang dinikmati masyarakat kelas atas dan belum tuntasnya kasus BLBI.Sementara itu, saat ditanya konsekuansi politik apa yang diharapkan jika kaukus ini disahkan menjadi keputusan DPD, Wayan mengatakan, pihaknya menginginkan SBY mempertimbangkan hal tersebut."DPD memang tidak memiliki kewenangan seperti DPR, tapi jika suara wakil rakyat yang dipilih langsung dari daerah tidak digubris bisa terjadi pergolakan di daerah-daerah yang sebenarnya adalah konsituen SBY sendiri," tutur Wayan.Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya hambatan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan dari pimpinan DPD Ginandjar Kartasasmita, Wayan mengaku tetap optimis. "Saya rasa Pak Ginandjar orang yang demokratis. Jika keputusan DPD demikian saya rasa beliau akan menerima," katanya.Sementara itu, Wakil Ketua DPD La Ode Ida juga optimis pihaknya dapat menang (suara) jika sidang Senin nanti diputuskan menggunakan mekanisme voting. "Sekarang sudah lebih 50 persen plus satu. Jadi hampir pasti sikap DPD akan menolak kenaikan harga BBM jika hari Senin diambil keputusan. Agenda kita sampai hari ini adalah membahas, tapi kita akan coba desak untuk sampai pada keputusan," katanya. (umi/)