Hasil Evaluasi Kinerja Jadi Pertimbangan Reshuffle Kabinet

Jakarta - Sejumlah kementerian mendapatkan nilai cukup rendah dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dengan sejumlah lembaga negara berkompeten. Hasil evaluasi ini bukan tak mungkin menjadi pertimbangan dalam perombakan menteri nanti.

"Saya kira itu hanya sebagian kecil yah. Bukan hanya ini. Ini tentu juga bagian daripada penilaian umum tapi tidak jadi bagian utama suatu kalau Anda bicara tentang (reshuffle)," kata wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/12/2015).

Tahun ini nilai rata-rata kementerian/lembaga negara dalam evaluasi ini hanya 65,82 poin. Meski terbilang rendah, JK mengapresiasi angka itu karena sudah meningkat dari tahun 2014 yang hanya ada di angka 64,7.

"Yang penting ada kenaikannya. Ya ini cukup baik karena persoalannya juga makin tinggi. Katakanlah anggaran makin tinggi, berarti makin rumit," sambungnya.

Ia berharap seluruh instansi melakukan perbaikan menyeluruh sehingga semakin banyak lembaga yang masuk dalam kategori A yakni yang memiliki angka di atas 80 persen. Tahun ini hanya ada 2 kementerian dan 2 lembaga negara yang mendapatkan predikat terbaik yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di bawah keempat lembaga itu, ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan angka 77,54 poin. Sekretariat DPR dan DPD sendiri hanya mendapat nilai 58 atau turun sekitar 2 poin dari tahun sebelumnya. Di posisi terbawah, ada Kejaksaan Agung yang mendapat nilai 50,02 atau hanya naik 0,01 poin dari tahun lalu. (bil/tfq)