Provinsi Aceh, PPATK dan Kemenkeu Raih Keterbukaan Informasi Terbaik

Jakarta - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada 10 daerah yang memiliki peringkat terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Selain itu, hanya lima partai politik yang dinilai memiliki komitmen dalam keterbukaan informasi publik.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono mengatakan penghargaan ini diberikan kepada badan-badan publik yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Sikap dan komitmen keterbukaan tersebut sesungguhnya merupakan aksi nyata dari badan publik dalam mewujudkan revolusi mental.

"Sikap atau mental yang dulunya menganggap sebuah informasi pulik adalah rahasia, informasi publik adalah hanya untuk kalangan terbatas haruslah direvolusi secara total," ujar Abdulhamid dalam sambutan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Terkait metodologi, Abdulhamid menjelaskan pihaknya menggunakan penyebaran kuesioner penilaian mandiri (self assesment guestionaire) ke seluruh badan publik. Kemudian dari hasil penilaian yang dilakukan oleh badan publik itu sendiri dilakukan verifikasi dan visitasi setelah dilakukan pemeringkatan sementara berdasarkan dokumen pembuktian yang berada di website badan publik/ hard copy/ soft copy yang dilampirkan saat pengembalian kuesioner.

Berikut peringkat keterbukaan informasi publik berdasarkan masing-masing kategori:

A. Pemerintah provinsi:
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Jawa Timur
3. Provinsi Kalimantan Timur
4. Provinsi NTB
5. Provinsi Jawa Tengah
6. ProvinsiJawa Barat
7. Provinsi Kalimantan Barat
8. Provinsi Banten
9. Provinsi Sumsel
10. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Universitas
1. Universitas Brawijaya Malang
2. UGM
3. Unpad
4. UI
5. Institut Teknologi Sepuluh November
6. Universitas Sumatera Utara
7. Universitas Jambi
8. Universitas Lambung Mangkurat
9. Universitas Bengkulu
10 UIN Sunan Gunung Jati

C. Lembaga nonstruktural
1. PPATK
2. KPU
3. KPK
4. Dewan Ketahanan Nasional
5. KPPU
6. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
7. Dewan Pertimbangan Presiden
8. Bawaslu
9. Dewan Jaminan Sosial Nasional
10. Komnas HAM

D. Lembaga
1. Arsip Nasional
2. BKKBN
3. Lapan
4. Komisi Yudisial
5. BPKP
5. Bank Indonesia
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional
7. BPK
8. Kejaksaan Agung
9. LIPI

E. Kementerian
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
3. Kementerian Perindustrian
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Kesehatan
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Kemenkominfo
9. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10. Kementerian Sekretariat Negara

F. Partai Politik (tidak ada pemeringkatan)
- Partai Nasional Demokrat (NasDem),
- PKB
- PAN
- PKS
- Gerindra

(ega/bal)