Paripurna RAPBD 2016 Mundur, Bappeda DKI: Perlu Waktu Lengkapi 20 Persen

Jakarta - Pengesahan RAPBD 2016 hari ini terpaksa diundur hingga Kamis (17/12) mendatang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menjelaskan pihaknya masih membutuhkan waktu untuk meng-input data dari KUA-PPAS ke dalam rencana kegiatan anggaran (RKA) yang menjadi cikal bakal RAPBD.

"Syukurlah kami tidak menginput dari nol karena KUA-PPAS sudah (membahas sampai ke harga) satuannya. Sekarang posisi sudah 80 persen, untuk melengkapi 20 persen perlu waktu lagi karena KUA-PPAS kan kemarin baru jadi," ujar Tuty saat dihubungi, Selasa (15/12/2015).

Tuty menyebut masih ada sekitar 4.400 komponen lagi yang harus diinput ke dalam RKA. Pihaknya masih terus menyempurnakan data tersebut karena di dalam KUA-PPAS tidak dibahas secara mendetail sampai ke komponen.

"Dua hari semoga cukup karena semua sudah teridentifikasi. Yang bertugas input masing-masing SKPD. Sekarang sudah sampai tahap penganggaran, kalau kemarin kan masih planning," terangnya.

Mundurnya rencana Paripurna Pengesahan RAPBD 2016 ini besar kemungkinan berimbas terhadap penyerahan kepada Kemendagri yang semula ditargetkan pada 21 Desember mendatang. "Kalau dari rapat Bamus tadi katanya sih 23 Desember, tapi saya belum dapat undangannya. Tadinya kan 21 Desember. Enggak akan mundur sampai tahun depan," tutup Tuty.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyebut pengesahan RAPBD 2016 rencananya dilaksanakan pada Kamis (17/12) mendatang. Taufik menjelaskan, dirinya sudah meminta kepada Pemprov DKI agar e-component dan e-planning dalam penyusunan anggaran harus sinkron.

Perihal penundaan ini, Taufik menyebut murni karena kerja Pemprov DKI yang belum selesai. "Baru dia (Pemprov DKI) bisa sanggup hari Kamis (menyelesaikan RKA). Jadi jangan DPRD lagi yang disalahkan," kata Taufik, hari ini.

(aws/bal)