Soal Inisiator Pemufakatan Jahat 'Papa Minta Saham', Ini Kata Kejagung

Jakarta - Inisiator pemufakatan jahat dalam pertemuan bertajuk 'papa minta saham' yang tengah diselidiki menjadi incaran Kejaksaan Agung (Kejagung). Siapa sebenarnya inisiator tersebut masih belum diungkap secara jelas.

Namun Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Fadil Zumhana menyebut yang jelas bukan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang menjadi inisiator. Sementara pertemuan tersebut dihadiri oleh Maroef, Setya Novanto dan Reza Chalid.

"Inisiasinya bukan Pak Maroef," kata Fadil di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2015).

"Siapa Pak? SN (Setya Novanto-red)?" tanya wartawan.

"Kurang lebih seperti itu," jawab Fadil.

Kejagung sebelumnya meminta keterangan Maroef terkait isi rekaman 'papa minta saham'. Fadil menyebut permintaan keterangan tersebut untuk kembali mendalami peran-peran pihak-pihak dalam rekaman tersebut.

"Kami mendalami itu sedetail mungkin supaya nanti kita dapat mengetahui peran daripada orang-orang yang melakukan pertemuan," ucap Fadil.

Sebelumnya, Jampidsus Arminsyah mengaku telah mengantongi inisiator pertemuan 'papa minta saham' di Hotel Ritz-Carlton. Namun sebenarnya yang lebih penting yaitu tentang siapa yang memiliki niat terkait dugaan pemufakatan jahat dalam kasus tersebut.

Arminsyah sendiri menyebut bahwa timnya telah memastikan siapa orang yang menginisiasi pertemuan tersebut. Hanya saja dia masih enggan membeberkan siapa pihak yang dimaksud.

"Yang jelas kita sudah tahu (siapa yang menginisiasi). Masih rahasia dulu ya," kata Arminsyah di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Senin (14/12/2015).

Namun untuk mengungkap pemufakatan jahat, jaksa penyelidik tak cukup hanya dengan mendapatkan siapa inisiator pertemuan. Penyelidik harus mampu membuktikan bahwa orang tersebut juga memiliki niat yang memenuhi unsur subjektif dalam melakukan pelanggaran hukum.

Memang dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur pemufakatan jahat tidak mengharuskan bahwa sudah ada transaksi yang dilakukan. Niat jahat yang diawali dengan pembicaraan atau kode tertentu dapat ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

(dhn/jor)