Hadir ke MKD, Luhut Sudah Lapor ke Presiden

Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan hari ini memberikan kesaksian di depan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Dia memberikan kesaksian terkait namanya yang disebut 66 kali dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Sebelum memberikan kesaksian di depan MKD, Luhut mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo selaku atasannya. "Saya sudah lapor Presiden hari Jumat (11/12/2015), saya ingin hadir di MKD ini. Saya pasti lapor semua," kata Luhut di depan sidang MKD di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Pada Minggu malam kemarin, Luhut juga mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi. "Dengan Presiden tadi malam bicara panjang lebar. Banyak hal, masalah ISIS, narkoba, masalah Pilkada dan sebagainya. Dan satu bagian menyangkut (persidangan) ini, saya laporkan yang akan saya sampaikan saat ini," ucap Luhut.

Saat memberikan keterangan kali ini, Luhut banyak menjelaskan sikap pemerintah terhadap kontrak karya PT Freeport di Indonesia. Menurut dia pemerintah belum akan membicarakan perpanjangan kontrak karya PT Freeport sebelum 2019 atau dua tahun menjelang berakhir pada 2021.

Baca juga: Luhut Ungkap di Sidang MKD Soal Pertemuan dengan Bos Freeport di AS

Anggota MKD dari Fraksi NasDem Akbar Faizal sempat menanyakan pertemuan Luhut dengan bos PT Freeport James R Moffet alias Jim Bob di Amerika Serikat 4 tahun yang lalu.

"Ya betul saya ketemu 4 tahun lalu (dengan Jim Bob di Amerika)," ucap Luhut.

"Apa yang dibicarakan?" tanya Akbar Faisal.

"Kami bisnis karena saya juga pengusaha, meminta saya jadi partner," jawab Luhut.

Dalam pertemuan dengan bos Freeport di Sandiego, Amerika Serikat itu, Luhut sempat menanyakan alasan mengapa dia yang diminta menjadi partner. Lalu dijawab karena Freeport sedang huru-hara di Indonesia.

"Kenapa kau memilih saya, karena ada huru-hara di Freeport. Ya sudah selesai. Tapi tidak jadi karena pemerintah tidak setuju," papar Luhut.

(bal/erd)