Pemilik Hotel di Mangga Besar Protes Perizinan, Ahok Marah-marah

Ayunda Windyastuti Savitri - detikNews
Senin, 14 Des 2015 10:44 WIB
Foto: Ayunda/detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima pengaduan Handoyo yang memprotes izin operasi Penthouse Hotel miliknya di Mangga Besar, Jakarta Barat, dicabut. Ahok tiba-tiba tersulut emosi mendengar protes Handoyo.

Peristiwa ini berawal saat Ahok tiba di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015). Ia dihampiri Handoyo yang mencegatnya. Handoyo membawa map warna putih.

"Saya mau protes karena izin operasional hotel saya akan diputus Februari 2017, alasannya masalah zonasi atau lahan. Padahal hotel ini sudah lama beroperasi. Izin operasi hotel saya ini sudah keluar tahun 2008 dan Januari 2009 sudah resmi beroperasi. Selama itu enggak pernah ada yang mempermasalahkan," protes Handoyo sambil menyerahkan map itu.

Ahok mendengarkan dengan seksama protes Handoyo. Ia menduga ada permainan izin pengubahan peruntukkan antara pemilik dan oknum Dinas Tata Kota DKI Jakarta.

"Jangan-jangan Bapak enggak bayar pajak 10 persen, jangan begitu loh Pak. Itu hak rakyat loh!" ujar Ahok kesal sembari memukul berkas map putih.

Kemarahan Ahok makin menjadi saat Handoyo mendesaknya segera mengeluarkan Pergub yang mengizinkan pihaknya tetap beroperasional. Ahok kemudian menegaskan pihaknya akan mencoba membantu Handoyo. "Anda enggak usah ngapa-ngapain, saya beresin. Hotel Anda masih jalan (tahun depan) cuma suratnya ditilang sampai 2019, aku lagi cari cara aturan buat ngubah. Gue yang mau coba baik saja masih dikibulin orang!" kata Ahok sambil memukul-mukul map putih.

Menurut Ahok, masih banyak izin perkotaan yang tidak benar seperti mengubah izin peruntukkan bangunan untuk usaha.

"Jadi di Jakarta ini terjadi banyak pelanggaran peruntukkan sebetulnya. Kayak pelanggaran peruntukkan perumahan jadi tempat usaha sama seperti di Kebayoran Baru atau Lama kan banyak. Itu pelanggaran itu sudah 30-40 tahun. Makanya pas Pak Jokowi dan saya masuk, kita berusaha membenahi peruntukkan sesuai usaha. Di situlah kita mulai perintahkan membuat peta, kita sosialisasi terus kok. Tapi yang namanya orang suka enggak peduli, saya juga enggak tahu apa ada oknum di bawah main enggak," jelas Ahok kepada wartawan tentang duduk persoalan yang dipermasalahkan Handoyo tersebut.

Ahok mengatakan pihaknya akan membuat Perda perihal pengaturan izin usaha agar tidak dapat sembarang diubah oleh Pemprov DKI Jakarta begitu saja. Sebab, selama ini Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) rawan menyalahgunakan kuasanya.

"Jadi kita kan mau buat Perda nih, kalau dulu sebelum kami masuk mau hijau mau ungu mau danau diubah apapun semua boleh hanya pakai Pergub. Jadi gubernur waktu rapat TPUT dulu, sekarang jadi BKPRD itu jadi kuasa penuh dan rawan permainan. Makanya pas saya jadi gubernur dan sama Pak Jokowi waktu itu, kita mau mem-Perda-kan supaya enggak bisa lagi gubernur mengganti seenaknya," kata dia.

"Ya sama kayak kasus (RS) Sumber Waras. Itu pengusahanya berpikir, masih cara lama tahu enggak. Dia mau beli rumah sakit dan mau diubah jadi mal. Nah karena kita sudah tegas enggak bisa, enggak bisa main ini. Nah, ini kasus (Penthouse Hotel) sama," sambungnya.

Ahok menengarai ada permainan oknum saat mengeluarkan izin peruntukkan bangunan kala itu. Namun, dia enggan mempersoalkan kesalahan Pemprov di masa lampau karena yang terpenting baginya saat ini memperbaiki sistem pemerintahan.

"Mungkin ada oknum waktu membuat peta itu yang didekati dan dikasih duit atau apa kita enggak tahu, diubah (izinnya). Perda mengatakan 5 tahun baru boleh diubah direvisi. Jadi semua masalah yang masuk ke kami kami simpan untuk kami ubah di perda 2019. Tapi usahanya bagaimana kan syarat peruntukan dia boleh nggak kita kasih perubahan peruntukan? Enggak boleh dong, terus izinnya dicabut karena kita enggak bisa kasih izin. Dari situ ada gubernur punya hak memberikan toleransi 2 tahun untuk operasional, ada Pergub yang mengatur," terang Ahok.

"Dia ngotot dia mau langsung diubah, kan ngeyel banget ini orang. Saya sudah mau bantuin Anda gitu loh, masih baik hati gue kasih (izin) sampai 2017. Gue sudah cariin lo solusi, 'tapi ini kesalahan kalian (kata Handoyo)'. Dia ngotot, 'kenapa saya dapat tandatangan izin dari gubernur dulu?' Ya kesalahan lama ya sudahlah. Saya sudah bilang setengah Jakarta ini salah," pungkasnya. (aws/aan)