Menteri Ferry Buka Social Justice Forum 2015 di Makassar

Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, membuka pertemuan Social Justice Forum (SJF) 2015 yang diselenggarakan lembaga Indonesia Social Justice Network (ISJN) di Makassar. Apa pernyataannya?

Dalam sambutannya, menteri yang akrab disapa Kang Ferry ini menyinggung persoalan pertanahan dan keadilan yang saling berkaitan di Indonesia. Selain itu, faktor keadilan sosial yang sering dihambat ketidakmampuan mengendalikan sikap egois masing-masing pihak.

"Ketika kita bicara persoalan keadilan di negara maka kita akan bicara persoalan pertanahan, kita bicara keadilan hanya bisa bergerak cepat manakala kita ingin mewujudkannya. Kita tidak bisa bicara kemarin soal keadilan, kita hanya bicara hari ini dan hari depan yang lebih baik," ujar Kang Ferry usai membuka pertemuan SJF 2015 ini," dalam acara di Hotel M-Regency, Jalan Daeng Tompo, Makassar, Sabtu (12/12/2015).

"Pertemuan Social Justice Forum (SJF) ini selain ajang tukar menukar informasi, mari kita melihat masalah-masalah dalam konteks keadilan dalam hal pertanahan di masing-masing daerah yang masing-masing berbeda," imbuhnya.

Menteri Ferry di Makassar (Muhammad Nur Abdurrahman/detikcom)

Menteri dari Partai Nasdem ini juga menyinggung tentang pemberian pengakuan Hak Komunal atas tanah adat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penghormatan negara pada komunitas adat di masing-masing daerah, seperti Suku Baduy, Kampung Naga di Tasikmalaya, Suku Tengger di Bromo dan komunitas adat di Papua.

"Hak komunal adalah pengakuan negara atas tanah-tanah adat, saat ini di Papua sedang dibuat batas-batasnya oleh Majelis Rakyat Papua. Di Suku Anak Dalam kami sudah berikan pengakuan 2.000 hektar, bicara keadilan atas tanah kita mulai dari existingnya, bukan soal berapa banyaknya," tambah Ferry.

Sementara menurut Ketua Panitia SJF 2015 Andi Ahmad Yani, pertemuan SJF 2015 di Makassar diikuti beberapa peserta dari Amerika Serikat, Filipina, Malaysia dan Australia, guna membahas persoalan negara-negara, khususnya negara berkembang terkait isu keadilan sosial.

"Selama ini banyak orang lupa kalau masalah bangsa secara global dipicu persoalan ketidakadilan. Ketidakadilan pada isu-isu hukum misalnya, yang memunculkan aksi-aksi kekerasan yang berlawanan dengan hukum. Seperti pula ketidakadilan kelompok mayoritas pada minoritas, hak-hak minoritas sering dinafikkan, minoritas dari segi adat, agama dan fisiknya," ujar Andi Yani, yang juga dosen Administrasi Negara Universitas Hasanuddin ini.

(mna/miq)