Antisipasi Radikalisme, BNPT Gandeng Mantan Teroris

Antisipasi Radikalisme, BNPT Gandeng Mantan Teroris

Elza Astari Retaduari - detikNews
Sabtu, 12 Des 2015 17:19 WIB
Antisipasi Radikalisme, BNPT Gandeng Mantan Teroris
Rakor soal Terorisme yang diadakan DPR (Foto: Elza Astari/detikcom)
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan tindakan pencegahan paham radikalisme. BNPT pun menggandeng para mantan teroris dalam upayanya.

"Kita datangkan mantan teroris. Kemudian juga kegiatan rehabilitasi. Mereka bilang kafir, kita kasih wawasan kebangsaan. Kita sama-sama turun," ungkap Kepala BNPT Komjen Saud Usman dalam rakor antisipasi Konflik SARA dan bahaya terorisme di Ibukota Negara.

Rakor tersebut diselenggarakan di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Sabtu (12/12/2015). Hadir dalam rakor yang diinisiasi DPD RI ini sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta seperti Wagub DKI Djarot Syaiful Hidayat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan menggunakan langkah persuasif kepada mantan teroris, Saud bermaksud agar mereka tidak memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat lain di Indonesia. BNPT berusaha memberikan solusi kepada mantan teroris tersebut.

"Makanya untuk menangani masalah ini kita bentuk mantan kombatan Afghanistan, ISIS, Filipina dan GAM. Kita diskusi, kita cari solusinya. Terutama pekerjaan. Bagaimana cari solusi agar mereka ada pekerjaan. Kalau kita biarkan mereka bakal ada masalah terus," papar Saud.

BNPT pun menggunakan pendekatan secara halus dalam penanggulangan terorisme dengan melibatkan babinkamtibnas dan siskamling. Dengan hal ini, Saud berharap agar BNPT dapat menjaga masyarakat agar tidak terpengaruh paham radikalisme yang akan menyebabkan aksi-aksi teror.

"Ciri ciri teroris, dia cenderung eksklusif. Cenderung mengkafirkan orang lain. Nah ini perlu dilakukan pendekatan. Artinya apa? Polri dibantu TNI. Pendekatan kultur dan budaya," ucap perwira Polri yang pernah bertugas di Poso itu.

Langkah lainnya disebut Saud adalah dengan melakukan rehabilitasi di mana BNPT mencoba mengubah mindset radikalisme ataupun jihad. Selain itu, pakar dan ulama juga dilibatkan dalam penanggulangan teror.

"Kemudian kegiatan resosialisasi. Pekerjaan pelatihan di penjara agar begitu keluar bisa dapat kegiatan. Kalau kita nggak paham agama kita akan mudah terpengaruh. IT juga jadi salah satu cara (masuknya terorisme). Kalau dulu rekrut lewat pengajian. Kalau sekarang bisa akses lewat media sosial," jelas Saud.

Jenderal bintang 3 itu pun mengatakan bahwa simpatisan kelompok radikalisme adalah yang paling besar berpotensi menjadi teroris. Seperti kelompok Santoso di Poso. Ia juga menyebut, akar aksi teror di Indonesia mayoritas datang karena masalah sosial.

"Kebencian, dendam, kemiskinan, kesenjangan sosial, kebijakan yang tidak mendukung mereka. Ini masalahnya. Ini harus bersinergi. Inilah yang selama ini jadi masalah. Konsep kita sering dianggap barat kita pro terorisme. Padahal ini cara kami, cara bangsa kami. Kita harus merapatkan barisan, saling membantu kita bersama-sama supaya nggak terpengaruh," terang Saud.

Salah satu masalah yang kini dihadapi oleh BNPT adalah adanya keterlibatan asing yang berujung pada kegiatan terorisme. Senada dengan BIN dan Polri, BNPT juga mengidentifikasi lebih dari seratus WNI yang bergabung dengan ISIS baru kembali ke Indonesia.

"Problem kita saat ini banyak bantuan asing langsung masuk ke masyarakat yang lalu bergabung ke terorisme. Nah gimana nyitanya. Padahal udah jadi masjid dan pondok pesantren. Ya makanya kalau bisa kita lakukan silahturahim," tukasnya.

"Sekarang sudah ada 169 orang yg dipulangkan dari Suriah. 50 tertangkap. Ini PR kita bersama agar kita bisa ubah mainsetnya. Ancaman itu di mana-mana pasti ada. Dari Indonesia merdeka sudah ada. Sekarang ini dia sudah niat, kalau ada kesempatan dia berbuat. Nah kita minimalisir kesempatan," lanjut Saud.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman yang membuka rakor ini menyatakan, koordinasi dengan pemangku kepentingan di DKI sangat diperlukan. Pasalnya Jakarta merupakan barometer dari keseluruhan wilayah Indonesia.

"Kami dengan Pemda DKI mengintensifkan komunikasi supaya keamanan dari aksi teror dikelola dengan baik. Kami harap Pemda DKI memperhatikan bagaimana supaya mengidentifikasi potensi menimbulkan teror di masa depan," ujar Irman di lokasi yang sama.

Ancaman teror saat ini disebut Irman cukup besar di Indonesia, terutama di Jakarta. Terlebih lagi menyusul setelah terjadinya aksi teror di Paris yang mengguncang dunia.

"Itu (ancaman teror) kenyataan ada, sebab Paris kota besar saja bisa kecolongan, oleh karena itu kami mendukung sekali Jakarta ini u menyiapkan instrumen teknologi memonitor gerakan siapapun dan di manapun sebab Jakarta itu merupakan barometer Indonesia. Jadi amannya Jakarta ukuran amannya Indonesia," pungkas Irman.


(elz/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads