Ketum PP Muhammadiyah: Kita Tunggu, Apakah Putusan MKD Terhormat atau Pragmatis

Surabaya - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR transparan bekerja menuntaskan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus bekerja profesional tidak terpengaruh dengan kepentingan kelompok politik.

"Kita tunggu saja hasilnya. Apakah sesuai dengan namanya sebagai Majelis Kehormatan Dewan. Apakah keputusan terakhir itu mereka berpijak di atas kehormatan, di atas etik dan di atas nilai, atau di atas kepentingan pragmatis," kata Haedar di sela acara Temu Jaringan Saudagar Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di Hotel Garden Palace Surabaya, Jumat (11/12/2015).

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Surabaya, Jumat (11/12/2015)/ Foto: Rois Jajeli-detikcom

Kerja MKD menangani dugaan pelanggaran etika Setya Novanto mendapat sorotan publik. Karena itu putusan MKD nantinya harus sesuai dengan fakta dan bukti yang dikantongi MKD selama bersidang.

"Saya pikir, sekarang kita tidak bisa lagi berharap begini begitu, karena seluruh suara moral sudah keluar. Tinggal bagaimana anggota dewan yang 17 itu betul-betul menerima suara moral dengan radar moral, menerima suara etik dengan radar etik. Bukan dengan suara politik dan kepentingan politik," terangnya.

(roi/fdn)