.webp)
Jokowi mengatakan, penegakan HAM bertujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Perlu ada sinergitas antara Komnas HAM, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.
"Sinergi antara Komnas HAM, aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan saya kira juga menjadi sebuah jalan yang harus ditempuh bersama-sama, bersinergi untuk mencari penyelesaian dan pada akhirnya mengarahkan semua pembangunan untuk kemakmuran rakyat Indonesia," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya mendukung pelaksanaan kota, kabupaten yang ramah terhadap HAM, seperti di Palu, Solo, Wonosobo, Jayapura dan tempat lainnya," katanya.
Selain itu, dia juga meminta agar Polri melakukan pembenahan dengan perspektif HAM. Sebab Polri menjadi institusi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas HAM.
"Saya tahu bahwa polisi saat ini memang paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM. Kapolri juga ada di sini, ini perlu adanya upaya-upaya yang nyata, yang konkret melakukan pembenahan kepolisian dengan perspektif HAM. Saya menghargai, saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan HAM di lingkungannya. Ini yang harus ditiru oleh jajaran kepolisian yang lainnya, jajaran yang lainnya. Kita butuh kehadiran polisi yang bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bagi seluruh warga masyarakat," tutur Jokowi.
"Pendidikan HAM di kalangan aparat, sekolah, masyarakat juga terus perlu dilakukan agar ada pemahaman tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Banyak pelanggaran HAM terjadi karena ketidaktahuan, ketidakmengertian. Saya yakin pelanggaran HAM akan berkurang kalau kesadaran HAM telah membudaya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Pada peringatan hari HAM sedunia ini, saya ingin tegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung semua usaha pemenuhan Hak Asasi Manusia di tanah air," imbuhnya. (rjo/fdn)
