Tokoh Lintas Agama Dorong Pembentukan Sidang Etik Ad Hoc untuk Novanto

Jakarta - Tokoh lintas agama berkumpul untuk menyikapi sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Mereka mendesak pembentukan majelis etik ad hoc setelah melihat kinerja MKD yang berujung tidak transparan.

"Etika itu lebih tinggi dari hukum. Maka bukan lagi zamannya berlindung di balik prosedural. Karena yang dijaga adalah martabat agar dibentuk majelis etik ad hoc. Majelis itu bisa diisi masyarakat yang bisa jaga kejujuran dan tak terkait kepentingan partai. Majelis etik ad hoc harus dibentuk kalau MKD masih pertontonkan yang seperti ini," ujar  Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom dalam jumpa pers di kantor pusat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).

Sementara itu Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan sudah terlihat jelas adanya pelanggaran etika Setya Novanto. Semua yang terlibat sudah jelas perilakunya tak mencerminkan jabatannya sebagai anggota yang terhormat.

"Ini harus diselesaikan dengan kearifan. Tampak jelas konsesi kekuasaan yang diatur di bawah tangan. Padahal mereka yang di dalamnya adalah orang-orang yang terhormat. Mereka yang junjung tinggi etika dan moral seharusnya," kata Mu'ti.

Para tokoh lintas agama juga mendoakan agar para anggota MKD terbuka mata hatinya. Sehingga tidak sekadar melindungi rekan sendiri, tetapi lebih jauh membela kepentingan masyarakat.

"Andaikan Ketua DPR sendiri yang catut nama presiden dan wapres bernafsu cari rente, itu saja suatu yang menjijikan. Dia kelihatan dilindungi oleh MKD. MKD sebetulnya bertugas lindungi etika terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Tetapi mereka malah dengan dalih-dalih melindungi hal itu," ungkap Romo Franz Magnis Suseno. (bpn/fdn)