PP 92/2015 dan Langgam Jokowi Menjalankan Konstitusi

Revisi PP 27/1983

PP 92/2015 dan Langgam Jokowi Menjalankan Konstitusi

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 10 Des 2015 08:46 WIB
Jakarta -
Presiden Joko Widodo akhirnya mengundangkan PP 92/2015 tentang ganti rugi korban salah tangkap/korban peradilan sesat. PP ini menggusur PP sejenis yang telah berusia 32 tahun lamanya yang tak pernah direvisi oleh setiap rezim yang berkuasa.

"Diundangkannya PP 92/2015 tentang perubahan kedua PP 27/1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang di dalamnya menaikkan besaran ganti rugi korban salah tangkap/peradilan sesat dan mempercepat jangka waktu pembayarannya merupakan wujud perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945," kata ahli perundang-undangan, Dr Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Kamis (10/12/2015).

Keberhasilan perubahan PP 27/1983 yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu yang singkat ini juga menunjukkan kesadaran lembaga-lembaga terkait akan pentingnya menjunjung tinggi HAM dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Lembaga terkait yang menyetujui kenaikan itu adalah Kepolisian, Kejaksaan, MA dan Kementerian Keuangan yang terlibat dalam pembahasan perubahan PP ini.

 

"Dipenuhinya tuntutan masyarakat agar negara melalui pemerintah merevisi besaran ganti kerugian dan jangka waktu pembayaran dalam PP 27/1983 juga mencerminkan implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dengan ciri utamanya adanya pengakuan atas daulat rakyat serta partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar Bayu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PP 27/1982 diundangkan oleh Presiden Soeharto pada 31 Desember 1983. Setelah itu, tidak ada satu pun rezim yang merevisi aturan tersebut. Pasca Soeharto tumbang, nilai ganti rugi ini tak pernah disentuh oleh pemerintah. Melihat hal ini, pada November 2015 lalu Jokowi memerintahkan revisi aturan terkait dan dalam tempo satu bulan, revisi ini diundangkan.

Berikut rincian ganti rugi korban salah tangkap/peradilan HAM sesuai PP 92/2015:

1. Korban ganti rugi salah tangkap/korban peradilan sesat diganti Rp 500 ribu hingga Rp 100 juta. (Sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 1 juta)

2. Jika korban ganti rugi salah tangkap/korban peradilan sesat luka/cacat maka diganti Rp 25 juta-Rp 100 juta. (Sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 3 juta)

3. Jika korban ganti rugi salah tangkap/korban peradilan sesat meninggal dunia, maka diganti Rp 50 juta-Rp 600 juta. (Sebelumnya Rp 5 ribu-Rp 3 juta).
 
"Pemerintah membuktikkan bahwa peraturan perundang-undangan yang daya berlakunya akan mengikat rakyat pembentukannya haruslah bersumber dari kehendak rakyat dan bukan bersumber dari kehendak elite pemerintah semata," ucap Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.
Selain itu, revisi juga menyepakati beberapa hal penting yaitu:

1. Permohonan gugatan:
Diajukan maksimal 3 bulan sejak petikan atau salinan berkekuatan hukum tetap diterima.

2. Eksekusi:
Maksimal 14 hari uang ganti rugi harus cair sejak pengadilan pengaju mengajukan ke Kemenkeu. (Sebelumnya tidak dibatasi waktu sehingga bertahun-tahun lamanya eksekusi bisa dilaksanakan).

"Diharapkan model pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak rakyat ini tidak hanya berhenti pada perubahan PP 27/1983, mengingat masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak yang substansinya perlu disesuaikan dengan konfigurasi politik era reformasi yang demokratis, menjunjung tinggi HAM dan partisipatif," ucap Bayu.

Meski demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri karena sudah berhasil mengubah PP 27/1983. Namun yang lebih penting adalah segera menyosialisasikan aturan baru dalam perubahan PP 27/1983 ke seluruh aparatur penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka untuk semakin meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum.


"Mengingat pasca diundangkannya perubahan PP 27/1983 apabila aparat penegak hukum kurang hati-hati dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya akan dapat membawa akibat negara harus membayar kerugian yang jumlahnya tidak sedikit sebagai ganti kerugian perbuatan yang tidak profesional tersebut," pungkas Bayu.
(asp/dha)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini