Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan saat ini di media sosial muncul gerakan menolak calon dari Golkar di pilkada yang berlangsung besok.
"Langkah ini adalah bagian dari rangkaian kemarahan publik atas sikap sejumlah elite politik di partai beringin yang tidak kunjung bersikap," kata Muradi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (8/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kampanye menolak paslon yang diusung oleh Golkar pada Pilkada Serentak jangan dianggap remeh," kata Muradi.
Apalagi di daerah yang tingkat melek media dan internetnya tinggi. Di daerah tersebut hampir bisa dipastikan akan mengubah konstelasi dan pemenang ajang kontrak politik lima tahunan tersebut.
Politisi pengguna jejaring sosial, kata Muradi, cenderung akan menyasar dua strata pemilih, yakni pemilih pemula dan pemilih berbasis kelas menengah baik secara ekonomi maupun politik. Dua strata pemilih tersebut dikenal tingkat melek media dan informasinya begitu tinggi.
Dua strata pemilih tersebut jika tidak mendapatkan paslon alternatif di luar yang diusung Golkar kemungkinan besar akan golput atau tidak memilih dan datang ke TPS.
"Oleh sebab itu, penting bagi Partai Golkar untuk tidak menganggap remeh kampanye tersebut, karena bisa menjadi titik lemah bagi proses pemenangan," kata Muradi.
"Apalagi jika banyak partai lain yang mengusung paslon berbeda memanfaatkan celah ini untuk menggembosi paslon yang diusung Golkar dengan memanfaatkan kasus Novanto sebagai bagian dari pengalihan dukungan dari paslon yang diusung Golkar," tutup Muradi.
(erd/nrl)











































