Ada Riak Jelang Pilkada, Jokowi Minta Langsung Ditangani

Jakarta - Sehari jelang pencoblosan Pilkada serentak di 269 daerah di Indonesia, pemerintah mengakui masih ada potensi gangguan keamanan. Presiden Joko Widodo meminta agar masalah itu bisa langsung diatasi.

Dalam rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12/2015) tadi, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada aparat penegak hukum.

"Arahan Pak Presiden untuk persiapan Pilkada besok, jelas. Langsung kepada Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Mendagri untuk mendeteksi dini," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan, disinyalir ada gejolak gangguan. Jokowi pun meminta itu bisa langsung ditangani.

"Sedikit ada riak, ada gejolak, hal-hal di luar konstitusi harus mengambil langkah-langkah yang cepat. Karena 269 daerah, ini sudah separuh Republik kita Pilkada serentak," katanya.

Terkait masalah anggaran, politisi PDIP ini mengatakan sudah tidak ada masalah.

"Sampai hari ini masalah anggaran sudah clear semua, yang prosesnya panjang," katanya.

Sementara itu, terkait dengan masalah di Simalungun dan Kalimantan Tengah, diharapkan bisa segera diselesaikan.

"Masalah duplikasi parpol muncul di Simalungun dan Kalimantan Tengah, yang mudah-mudahan bisa diputuskan di Kalimantan Tengah dan Simalungun juga sudah diselesaikan dengan baik," katanya.

"Harapan Bapak Presiden, kepada KPU, Bawaslu, DKPP dan semua pengambil kebijakan, karena beliau sudah hampir 6 kali ratas kabinet bahas Pilkada serentak, kemudian Pak Wapres inisiatif tiga kali rapat untuk menyatukan dua partai yang ganda kepengurusannya, akhirnya bisa clear seluruhnya. Kemudian Menko Polhukam juga melakukan rapat delapan kali untuk mengupdate permasalahan dan kemarin rakor di KPU, semuanya sudah tuntas, siap KPU melaksanakan. Bawaslu juga siap. Kami mohon doa restu. Teman-teman pers di samping monitoring di tiap-tiap TPS kalau ada hal yang memunculkan ketidakdemokratisan tentunya kita lihat," tambahnya. (jor/dhn)