Pemprov DKI Kesulitan Negosiasi Kontrak dengan Metromini 'Pecah Kongsi'

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat mengintegrasikan trayek bus-bus Metromini ke busway TransJakarta. Namun gara-gara PT Metromini pecah internal maka negosiasi kontrak menjadi sulit dilakukan pihak Pemprov DKI.

Rencana mengintegrasikan trayek Metromini ke busway itu perlu didahului kesepakatan kontrak pembayaran rupiah per kilometer bagi Metromini. Sistem rupiah per kilometer juga dipercaya sebagai obat mujarab mengendalikan polah ugal-ugalan sopir bus karena sopir tak perlu bertindak bahaya demi mengejar setoran.

Namun kontrak rupiah per kilometer tak bisa hanya dilakukan kepada salah satu kubu Metromini saja. Inilah letak kesulitannya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah menyatakan dua kubu itu adalah kubu Nofrialdi dengan TH Panjaitan.

"Rupiah per kilometer ini harus berkontrak dengan siapa? Enggah boleh saya berkontrak sama Nofrialdi saja atau dengan Panjaitan saja," kata Andri.

Untuk itu, Rabu (9/12) besok, Andri akan memanggil datang dua kubu Metromini berseteru itu. Dishub DKI akan mendamaikan kedua belah pihak demi kemudahan perbaikan transportasi di Jakarta, dalam hal ini adalah kontrak rupiah per kilometer.

"Ya sudah, yang paling penting bagaimana kita sesegera mungkin menerapkan rupiah per kilometer. Itu saja," ujar Andri.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak sudah sering dilakukan Dishub DKI. Namun demikian, upaya-upaya sebelumnya itu tak membuahkan hasil.

"Kalau untuk memanggil kita sudah sering, (yang sudah-sudah) dalam arti kata cuma basa-basi," kata Andri.

Kali ini, upaya akan dilakukan demi perbaikan transportasi di Ibu Kota. (dnu/aan)