Permasalahan itu dinilai bisa berakibat fatal pada hubungan eksekutif dan legislatif. Komunikasi antara Presiden dan Ketua DPR bisa terganggu.
"Saya kira Jokowi sedang ingin mengembaikan sebuah hubungan yang didasarkan atas kepercayaan. Tapi kalau yang di DPR membungkus kebenaran dengan kepalsuan, itu membuat relasi itu asal-asalan saja," kata Peneliti senior Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi detikcom lewat telepon, Selasa (8/12/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira reaksi yang benar itu adalah meminta Novanto mundur. Itu logis, melihat bagaimana dia mengurus negara seolah-olah sedang mengurus perusahaan. kita tidak ingin 250 juta rakyat digadaikan oleh Novanto yang jabatannya pimpinan DPR dengan lobi-lobi dengan perushaaan-perusahaan untuk kepentingan dirinya," ucapnya.
Lucius juga mengkritisi MKD dan sidang Novanto yang digelar tertutup pada Senin (7/12). Novanto juga menurutnya semakin terlihat bersalah karena tak berani menjalani sidang terbuka.
"Bagaimana mereka (MKD) bisa berbicara tentang kebenaran tapi di ruang tertutup? Mestinya logika yang sehat itu, bicara kebenaran ya dibuka saja," cetusnya.
"Saya kira pembelokan-pembelokan logika yang secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan ini memang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak Setya Novanto, dan Jokowi sebagai bagian dari orang yang memantau ini lewat media, pasti akan hampir sama reaksinya dengan publik yang kesan dan emosi melihat di TV, MKD seolah-olah bicara kebenaran bagai sesuatu yang hanya lips service saja," sambungnya.
Oleh karenanya, Lucius menilai wajar muncul gelombang desakan agar Novanto mundur. Sebab publik merasa tak bisa berharap banyak ke MKD.
"Ya kalau kita lihat banyak muncul desakan mundur itu menjadi sesuatu yang wajar. Dan kami pun mendorong hal yang sama. Yes, highly," pungkas Lucius menyindir ucapan Novanto ketika bertemu capres AS Donald Trump. (bar/tor)











































