Dirut TransJ: Metromini Belum Tertarik Gabung Kami, Masih Pelajari Rp/Km

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta akan menghapus sistem setoran Metromini dan Kopaja yang dianggap memicu sopir bertindak ugal-ugalan. Pihak Kopaja sudah lebih dulu menerapkan sistem bayaran rupiah/km. Sedang Metromini yang beranggotakan para pemilik bus Metromini masih belum tertarik karena masih mempelajari skema tersebut.

"Pada 22 Juni 2015, kami mendapat arahan dari Gubernur DKI Jakarta untuk mengkaji integrasi Metromini dalam sistem Rp/km berkontrak dengan TransJakarta," kata Dirut PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih dalam keterangan tertulis, Senin (07/12/2015).

Upaya tindak lanjut dilakukan dengan memfasilitasi Metromini dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sebulan kemudian LKPP menanggapi dengan mengundang semua perusahaan angkutan bus sedang.

Di antara yang diundang adalah Kopaja, Kopami, Dian Mitra, Koantas Bima termasuk Metromini. Di pertemuan pada bulan Juli itu, cuma Dian Mitra dan Koantas Bima yang tidak datang.

Meski datang, Metromini meminta penundaan sampai bulan Oktober agar dapat melengkapi persyaratan dari LKPP.

"Pada saat itu Metromini menyatakan tidak sanggup dan meminta penundaan 3 bulan. Tapi hingga hari ini tidak ada follow-up dari mereka," tulis Kosasih.

Kosasih mengaku mendapatkan informasi bahwa Metromini belum tertarik terintegrasi dengan TransJakarta. Selain itu juga ingin mempelajari sistem Rp/km karena merasa kesulitan untuk mengatur para pemilik kendaraan Metromini yang semuanya dimiliki oleh pribadi.

Sebelumnya diberitakan bahwa Dirut PT Metromini Nofrialdi sedang mempersiapkan segala sesuatu ke sistem Rp/km. Tapi ia mengaku masih menunggu sodoran kontrak dari Pemprov DKI. Nofrialdi menyatakan bahwa pihaknya sudah setuju dibayar Rp 10.380/km. Nilai ini sama dengan Kopaja.

(aws/nrl)