Di Tengah Kasus Novanto, PDIP: Pimpinan DPR Sandera UU KPK dan Tax Amnesty

Jakarta - Di tengah persidangan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setya Novanto, muncul isu panas di DPR. Fraksi-fraksi di DPR kecewa dengan sikap pimpinan DPR yang seolah menyandera pengesahan UU KPK dan UU Tax Amnesty.

"Ini yang menjadi pertanyaan saya sebagai anggota. Ya kalau mau berpikir secara tata tertib dan aturan barang yang mau di Bamus kan sudah diketok Baleg. Kemudian pimpinan DPR sudah mengundang pimpinan fraksi, artinya pimpinan DPR sudah sepakat barang ini di-Bamus-kan untuk masuk paripurna. Tetapi tidak jadi karena alasan yang tidak jelas, karena menurut keterangan pimpinan sedang sibuk dan ini menurut kami tidak masuk akal," kata anggota FPDIP DPR yang ditugaskan membahas isu panas ini, Herman Hery, kepada detikcom, Senin (7/12.2015).

Menurut Herman hal ini jadi pertanyaan besar di kalangan lintas fraksi DPR. Karena yang akan dibahas di Bamus dan dilanjutkan ke Paripurna adalah UU KPK dan Tax Amnesty yang sangat krusial.

"Pertanyaan kawan-kawan lain apakah barang ini disandera, dengan maksud apa keluar undangan rapat pimpinan fraksi kenapa tidak dilakukan Bamusnya," katanya.

Karena merasa adanya penyanderaan ini siang ini pimpinan fraksi akan menyambangi kantor Ketua DPR Setya Novanto di Gedung Nusantara III DPR.

"Oleh sebab itu saya akan bersama kawan-kawan fraksi akan datang ke pimpinan DPR mempertanyakan, sore ini pimpinan lintas fraksi akan menemui pimpinan," katanya.

Lalu untuk apa pimpinan menyandera dua UU penting ini? Apakah terkait sidang kasus Novanto di MKD DPR?

"Itu saya belum berpikir ke sana, tetapi saya justru heran kenapa barang ini disandera," jawabnya. (van/nrl)