.webp)
Penutupan Posko Karhutla itu dimpimpin dalam apel siaga oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Willem Rampangile di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (7/15/2015). Selain menutup Satgas Karhutla, secara bersamaan, Kepala BNPB membuka siaga banjir dan longsor mengingat puncak musim penghujan di Riau pada bulan Desember.
"Dengan ini saya nyatakan siaga darurat Karhutla resmi saya tutup. Dan hari ini saya dengan resmi juga membuka siaga banjir dan longsor di Riau," kata Willem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Willem menjelaskan, pada tahun 2014 lalu, sebenarnya sudah diajukan draf Prosedur Operasi Nasional (Pornas) dalam pencegahan bencana. Posna ini terhenti karena saat itu terjadi pergantian pemerintah. Sehingga Pornas sempat tertunda.
"Kini Pornas tersebut sudah kita ajukan ke presiden untuk dijadikan peraturan presiden dalam hal penanggulangan bencana," kata Willem.
Dalam Perpes itu nantinya, lanjut Willem, akan ada tugas masing-masing pemerintahan. Pertama, untuk bupati dan wali kota bertanggung jawab atas bencana yang terjadi di wilayahnya. Kedua, gubernur diminta mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu kabupaten yang terkena bencana. Ketiga, pemerintah pusat akan membantu dalam hal yang tidak dimiliki pemerintah daerah.
"Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan ekstrim yang tidak dimiliki daerah. Misalnya mengirimkan helikopter, membuat hujan buatan, serta membantu mendatangkan personil TNI/Polri," kata Willem.
Ke depan soal Karhutla, lanjutnya, pemerintah akan lebih fokus dalam upaya pencegahan ketimbang penanganan. "Dengan memfokuskan pencegahan, diharapkan ke depan bencana asap imbas dari Karhutla tidak semakin meluas," kata Willem.
Untuk posko banjir dan longsor, diharapkan seluruh jajaran yang ada di Riau untuk saling bersinergi. "Masing-masing pihak untuk segera menginformasikan daerahnya bila terkena banjir atau longsor. Dengan demikian, seluruh anggota Satgas untuk bisa saling segera memberikan bantuan," kata Willem. (cha/Hbb)
