MKD Adili Kasus Novanto, Rapat Bamus DPR Terus Tertunda

Jakarta - Sejak Mahkamah Kehormatan Dewan mulai mengadili kasus Ketua DPR Setya Novanto, muncul keluhan aktivitas DPR terhambat. Salah satunya adalah soal rapat Badan Musyawarah yang belum juga jadi.

Rapat Bamus awalnya dijadwalkan pada Selasa (1/12) lalu, namun batal ketika pada saat yang bersamaan MKD mengetok jadwal sidang Novanto. Rapat kemudian ditunda hingga Kamis (3/12) namun tak ada rapat pada hari itu.

Rapat Bamus biasanya diadakan sebelum rapat paripurna, yaitu untuk menentukan jadwal dan pembahasan di paripurna. Dengan belum adanya rapat Bamus, maka belum ada pula paripurna.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa rapat Bamus belum diadakan karena agenda yang terkumpul baru sedikit. Dia tidak mau paripurna hanya membahas satu hal saja.

"Agendanya cuma sedikit," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/12/2015).

Disinggung soal hubungan antara keberjalanan sidang MKD dan batalnya rapat Bamus, Fadli tidak menampiknya. "Ya karena itu juga," ucapnya.

Namun, dia menegaskan hasil hasil di MKD tidak berpengaruh pada kinerja pimpinan. Keduanya dibiarkan berjalan secara bersamaan.

"Tidak juga (berpengaruh). Simultan saja," ujar Waketum Gerindra ini.

Hingga saat ini, belum diketahui kapan paripurna DPR berikutnya akan berlangsung. Politikus NasDem Taufiqulhadi sebelumnya sempat mengeluhkan hal ini.

"Bamus batal karena pimpinan dewan yang harus memimpin rapat Bamus tidak mau keluar dari ruang kerjanya karena stres dengan hasil MKD," kata politisi NasDem, Taufiqulhadi melalui pesan singkat, Selasa (1/12/2015).

(imk/tor)