DPD RI Usulkan Pelatihan Nelayan Bantu Australia Tangkal Penyelundup Manusia

Canberra - Persoalan penyelundupan manusia menjadi polemik tersendiri bagi Australia. Saat bertemu Menteri Luar Negeri Australia Julia Bishop, delegasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan pengerahan nelayan Indonesia untuk membantu patroli laut.

Usulan ini disambut baik oleh Menlu Bishop dalam pertemuan dengan delegasi DPD RI yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman yang melakukan kunjungan kerja ke Australia, beberapa waktu lalu. Pertemuan digelar secara tertutup di Gedung Parlemen Australia di Canberra. Bishop yang juga anggota House of Representative Australia menghadiri pertemuan di sela-sela sidang parlemen setempat, Selasa (1/12) lalu.

DPD RI kunjungan kerja ke Australia (Foto: Novi C/detikcom)

Dalam pertemuan ini, Irman didampingi oleh lima anggota DPD lainnya, yakni yakni Ahmad Subadri dari Provinsi Banten, Hardi Selamet Hood dari Provinsi Kepulauan Riau, Abraham Liyanto dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Eni Sumarni dari Provinsi Jawa Barat, dan Charles Simaremare dari Provinsi Papua. Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema juga ikut mendampingi.

Menurut anggota DPD asal NTT, Abraham Liyanto, salah satu isu menarik yang dibahas adalah masalah penyelundupan manusia yang selama ini menjadi persoalan Australia dan juga Indonesia. Dalam beberapa kasus, nelayan-nelayan Indonesia, termasuk dari NTT menerima uang sogokan dari sindikat penyelundup manusia untuk membawa orang ke wilayah Australia.

"Saya sarankan supaya mereka kerjasama untuk melatih nelayan-nelayan kita," tutur Abraham soal isi pertemuan dengan Menlu Bishop.

Abraham melihat solusi ini mampu membantu menangani persoalan penyelundupan manusia yang selama ini meresahkan dan merepotkan Australia. Terlebih, lanjutnya, permasalahan yang ada ialah para nelayan Indonesia terpaksa menerima sogokan karena pendapatan mereka dari melaut menurun drastis semenjak Australia memperketat zona ekonomi eksklusifnya.

"Pendapatan turun drastis. Itu yang memicu mereka (nelayan) begitu ada tawaran kirim 20-30 orang, satu orang bayar Rp 10 juta, dia dapat 10 orang sudah dapat Rp 100 juta," sebutnya.

Ketua DPD RI Irman Gusman di Australia (Foto: Novi C/detikcom)

Situasi ini, menurut Abraham, tidak bisa disalahkan kepada nelayan karena mereka butuh uang untuk makan dan tidak memiliki keterampilan lain selain melaut untuk mencari nafkah. Dengan memberikan pelatihan serta peralatan yang mumpuni, maka ratusan nelayan bisa diberdayakan sebagai 'pembantu' patroli menangkal penyelundupan manusia.

"Dia (nelayan Indonesia) kerjasama dengan polisi Indonesia, polisi Australia untuk patroli. Jadi tidak usah keluar cost untuk tangkap-jaga lagi, mereka tangkap ikan sambil patroli," terangnya.

"Usulan saya itu, yang ibu Menteri (Julia Bishop) katakan, ini ide bagus. Nanti dia akan bicarakan (dengan pemerintah Australia)," imbuh Abraham.

Isu lain yang juga dibahas adalah soal kerjasama breeding sapi antara NTT dengan wilayah Northern Territory, Australia yang memiliki banyak sapi. Abraham menyebut, sudah ada pengusaha Indonesia yang punya ranch besar di Darwin yang bersedia bekerja sama untuk breeding sapi.

"Persoalannya sekarang kita minta izin breeding," ucapnya.

"Jadi kita breeding minta supaya sapi itu dibawa ke NTT, kita pelihara, dibesarkan di NTT, bisa kita sistemnya bagi ke masyarakat. Jadi induknya kita pelihara, begitu melahirkan anak, kita bagi ke masyarakat," jelasnya.

Kerjasama semacam ini, menurut Abraham, bisa membantu menyerap tenaga kerja banyak di daerah. "Jadi tidak impor daging saja, tapi bagaimana kita memberdayakan ekonomi masyarakat," imbuhnya.

DPD RI kunjungan kerja ke Australia (Foto: Novi C/detikcom)

Usulan ini, menurut Abraham, juga disambut baik oleh Menlu Bishop. Namun pembicaraan mengenai kerjasama harus dibahas langsung dengan otoritas negara bagian Northern Territory karena mereka memiliki aturan tersendiri. (nvc/yds)