Budaya Malu dan Mundur Pejabat Indonesia yang Masih Belum Ada

Jakarta - Sejarawan Universitas Indonesia Anhar Gonggong menilai budaya mundur sebagai pejabat belum ada di Indonesia. Satu kasus misalnya terkait skandal 'papa minta saham' di mana Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan ke MKD DPR.

Anhar melihat, sebagai pemimpin dengan skandal seperti itu semestinya mundur demi kepentingan bangsa. Apalagi, dari pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presdir PT Freefort Indonesia Maroef Sjamsoedin dalam sidang MKD yang membuat semakin terang benderang kasus ini.

"Jadi kalau kehilangan jabatan itu, dia akan merasa kehilangan bagian dari dirinya. Jadi dirinya tidak akan lengkap tanpa jabatan itu, oleh karena itu tidak ada raja di Indonesia yang mengundurkan diri," kata Anhar usai diskusi di De Revier Hotel Kota, Jl Kali Besar Barat, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (5/12/2015).

Kalau di negara Eropa seperti Inggris, ada raja yang memundurkan diri digantikan oleh anaknya. Sedangkan di Indonesia Anhar menilai kebanyakan pejabat menunggu masa jabatannya selesai atau tetap berusaha untuk mempertahankan jabatannya.

"Itu yang membuat pejabat-pejabat kita tidak akan bisa bekerja dengan jujur karena dinilai pejabat tidak mau mengundurkan diri," kata Anhar.

Namun Anhar mengapresiasi langkah Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito yang mengundurkan diri karena targetnya tidak tercapai. (dra/dra)