Pakar Komunikasi: MKD Bertele-tele, Langsung Saja ke Etika Novanto!

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto baru dijadwalkan akan menjalani sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada awal pekan mendatang. Tetapi dua sidang MKD sebelumnya dinilai terlalu bertele-tele sehingga mengaburkan tujuan awal, yakni mengadili pelanggaran etik Setya Novanto.

"MKD ini terlalu banyak bertele-tele. Banyak hal yang sebetulnya tidak perlu diungkap malah jadi pertanyaan. Langsung saja apakah Setya Novanto melanggar etika atau tidak?" kata pakar komunikasi Paramadina Hendri Satrio dalam diskusi 'Dramaturgi Freeport' di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).

Padahal, menurut Hendri, yang seharusnya diungkap adalah pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan seorang Ketua DPR di pertemuan itu. Terlebih lagi MKD tak mampu mendatangkan pengusaha Reza Chalid yang diajak Novanto menemui Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

"Kalau sidang MKD ini untuk menurunkan Setya Novanto, ini terlalu kecil sebetulnya. Mudah saja bagi MKD. Begitu terbukti ada pelanggaran etik, mundurlah Setnov (Setya Novanto, -red)," imbuh Hendri.

Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara kemudian menyinggung soal upaya pemerintah sudah baik memberi persyaratan untuk Freeport jika ingin perpanjang kontrak. Ini adalah peran pemerintah sebagai eksekutif, bukan peran dari legislatif.

Kemudian Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia Ladjiman Damanik menegaskan soal adanya UU Minerba nomor 4 tahun 2009. Undang-undang ini hingga kini dinilai belum pernah diaplikasikan. (bpn/mok)