Suara Lantang Tokoh Bangsa Sebut Novanto Langgar Kode Etik

Suara Lantang Tokoh Bangsa Sebut Novanto Langgar Kode Etik

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Sabtu, 05 Des 2015 09:47 WIB
Suara Lantang Tokoh Bangsa Sebut Novanto Langgar Kode Etik
Foto: Edi Wahyono
Jakarta - Setya Novanto makin di ujung tanduk. Rekaman pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin menjadi saksi bisu skandal pemufakatan jahat di kasus 'Papa Minta Saham' itu.

Dalam rekaman terkuak, Novanto berinisiatif menggelar pertemuan dengan Maroef dan mengajak serta pengusaha M Reza Chalid. Novanto meminta pembagian saham perpanjangan PT Freeport. Tindakan Novanto sontak banjir kritikan tajam dari sejumlah tokoh bangsa mulai dari Mahfud MD, Syafii Ma'arif hingga Gus Sholah.

Ketua DPR itu dinilai melanggar kode etik tugas dan kewenangannya. Pria kelahiran Bandung, 12 November 1954 ini juga diimbau lengser dari jabatannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Berikut pendapat para tokoh bangsa:

1. Erry: Ketua DPR Lobi Oke, Bicara Saham Salah

Foto: Ari Saputra
Rekaman pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Reza Chalid dinilai sudah cukup membuktikan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Setya Novanto. Novanto dinilai melangkahi kewenangannya sebagai Ketua DPR.

"Secara etika iyalah, sudah terbukti dalam hal terlibat dalam pembicaraan dengan pimpinan perusahaan untuk hal yang bukan dalam tugasnya sebagai ketua DPR," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas di restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (4/12/2015).

Menurutnya, tak menutup kemungkinan Novanto akan mengeluarkan banyak alasan soal pertemuan itu jika nantinya hadir memenuhi panggilan MKD. Namun, inisiatif Novanto mengundang Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin dan pengusaha Reza Chalid bertemu dan bicara soal pembagian saham dinilai melanggar.

"Sebagai ketua DPR melobi kiri kanan, ya itu oke. Tapi ketemu Presdir dan bicara saham, itu salah," sambungnya.

Melihat bahwa dugaan pelanggaran kode etik begitu kuat, Erry menyarankan agar setelah datang ke MKD Novanto mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Ketua DPR.  Pengunduran diri ini akan terlihat lebih terhormat daripada diberi sanksi oleh MKD

"Lebih negarawan kalau (Novanto) datang sidang. Datang dan setelah itu mengundurkan diri. Itu lebih elegan," kata Erry Riyana.

2. Romo Benny: Yang Melanggar Novanto, Bukan Sudirman

Foto: Pool
Hal serupa juga disampaikan rohaniawan Romo Benny Susetyo. Menurutnya ada pelanggaran kewenangan yang dilakukan politisi Golkar itu. Namun, bukannya fokus pada pelanggaran etik, MKD justru terlihat mengadili saksi maupun Menteri ESDM sebagai pengadu.

"Mereka lupa sehingga menjadi mengadili seseorang jadi seolah-olah ini kriminal. Saksi harusnya dijaga martabatnya. Dan materinya bukan mengadili saksi," kata Benny.

Ia memperingatkan apabila MKD DPR bermain-main maka akan digulung sejarah peradaban. Masyarakat sudah cerdas tidak bisa lagi dibohongi.

"Saat kita putus sejarah masa lalu, pedagang perantara tapi garong republik. Akhiri republik garong," tutur dia.

3. Syafii Ma'arif: Novanto Sangat Melanggar Etik

Foto: Grandyos Zafna
Eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif mengatakan sangat melanggar etik. Tindakan Novanto juga disebut tidak mencerminkan budaya Indonesia.

"(Setya Novanto) Sangat melanggar etik!" ujar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif, Jumat (4/12/2015).

Menurut Buya, Novanto merupakan seorang pejabat tinggi negara. Sikap Novanto itu telah mencoreng.

"Seorang pejabat tinggi negara telah mempermainkan kedudukannya secara tidak bermartabat demi uang," kata dia.

Dalam pertemuan antara Presdir PT Freeport Maroef Sjamsoeddin, Novanto meminta pembagian saham perpanjangan PT Freeport. Menurut Buya, sikap Novanto tersebut tidak mencerminkan budaya bangsa Indonesia.
 
"Di sini budaya malu telah sirna entah ke mana," tutur Buya.

4. Mahfud MD: Rekaman Buktikan Pelanggaran Etika

Foto: Grandyos Zafna
Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran etik. Hal itu dipertegas dari adanya pengakuan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang membenarkan dan bersedia bertanggungjawab atas rekaman itu.

"Bahwa yang merekam itu sudah mengaku, membenarkan bahwa iya saya yang merekam. Bahwa yang merekam itu sudah bertanggungjawab, Setnov dalam hal ini sudah mengatakan kepada Darmo stafnya Lembaga Presidenan  supaya diservis terus agar pembicaraannya berubah pikiran, ada pembicaraannya tentang 11 persen 20 persen, itu kan sudah terjadi pelanggaran etiknya," ujar Mahfud ketika berbincang dengan detikcom, Jumat (4/12/2015).

Ia menyebut MKD dapat memberikan hasil tersebut ke penegak hukum. "Iya dong (bisa setorkan hasil sidang ke penegak hukum) karena begini, yang buat rekaman (Maroef) sudah mengaku bahwa benar saya yang merekam, bahwa sudah ada yang mengaku dan yang bertanggungjawab, sudah mengatakan benar. Tinggal bagaimana Setnov dipanggil," ujarnya.

5. Gus Sholah: Harus Ada Budaya Mundur

Foto: Danu Damarjati
Pengasuh Pesantren Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid, turut menjadi salah satu pembicara dalam pengajian bulanan PP Muhammadiyah. Dalam paparannya, ulama yang akrab disapa Gus Sholah itu menyoroti perjalanan sidang MKD terkait kasus Setya Novanto.

"Kita bersyukur Ketua DPR tidak mau mundur, jadi ada sidang kan. Sidang MKD, kalau orang jowo bilang mahkamah konco dewe (teman sendiri). Wong, mereka yang menjalankan sidang tidak mengerti makna etika, terlalu banyak guyonan yang terjadi dalam sidang," kata Gus Sholah.

Hal itu disampaikan dalam pengajian PP Muhammadiyah yang mengangkat tema 'Etika Publik Elit Negeri' di gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015) malam.

Gus Sholah kemudian mengkritisi sikap Setya Novanto yang masih bertahan dengan posisinya sebagai ketua DPR, dan merasa tak bersalah atas kasus yang bergulir di MKD. Menurutnya, harusnya Indonesia ada budaya mundur.

"Di negara maju ada budaya mundur, di negara mundur ada budaya maju. Sudah salah ya maju terus, seperti itu kenyataan yang ada di Indonesia," ujarnya sambil tersenyum.

Di ujung pembicaraanya, adik dari Gus Dur ini juga menyayangkan perilaku pimpinan MKD yang memperlakukan pelapor dan saksi seolah terdakwa. Yaitu Sudirman Said sebagai pelapor dan bos PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi.

"Semestinya yang melapor bukan diperlakukan dengan baik, malah diperlakukan seperti terdakwa." ucap Gus Sholah.
Halaman 2 dari 6
(aan/van)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini