Pilkada Serentak Tinggal Menghitung Hari, Ini 5 Poin yang Diawasi DPD RI

Jakarta - Pilkada serentak di 269 daerah sudah kurang dari seminggu lagi. Jelang tanggal 9 Desember 2015, masih ada beberapa hal yang perlu disoroti jelang pencoblosan.

DPD sudah melakukan pengawasan di setiap daerah. Ada lima fokus yang menjadi catatan DPD agar pencoblosan bisa berjalan demokratis.

"DPD berharap kualitas demokrasi dapat meningkat di Pilkada," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad di Ruang Komite I DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/12/2015).

Poin pertama, DPD menilai persiapan penyelenggaraan sudah cukup baik. KPU sebagai penyelenggara juga memastikan siap jelang pencoblosan.

"KPU harus tetap siaga memastikan tidak terjadi kesalahan logistik baik materi maupun proses distribusi," ucapnya.

Kedua, soal keamanan jelang Pilkada dinilai cukup kondusif. Hanya saja, ada beberapa daerah yang masih rawan terutama di daerah dengan dua calon atau calon tunggal.

"Intensitas pengamanan juga perlu diperketat jelang pencoblosan khususnya di masa tenang dari upaya upaya kampanye hitam," ujar Farouk.

Poin ketiga adalah soal pencairan anggaran yang terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat harus menegur pemda yang masih bandel. Masalah administrasi jangan dijadikan alasan untuk menunda Pilkada  

Di poin keempat, DPD menyoroti potensi kecurangan dan money politics. Penyelenggara dan pengawas harus siaga terhadap serangan fajar dan saat rekapitulasi suara.

DPD memberi imbauan agar pasangan calon menyetop kecurangan agar tidak merusak demokrasi. Pemilih juga diminta jadi pemilih cerdas.

"Pengawas dan penegak hukum perlu mencermati dan menindak praktik penyaluran dana bansos dan hibah yang dijadikan trik politik," ungkapnya.

Kelima, DPD memberi catatan soal potensi gugatan yang diperkirakan akan banyak. MK harus siap menghadapinya.

"Semua pihak harus menyadari dan mempromosikan demokrasi pilkada yang bermartabat, jujur, dan adil," tutup Farouk.

(imk/tor)