.webp)
"Semalam saya rapat dengan Pak Heru (Budi Hartono Kepala BPKAD DKI), PPK Kemayoran kayaknya melobi DPR ini," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (4/12/2015).
Hibah lahan Kemayoran calon Wisma Atlet Asian Games 2018 itu belum juga dilakukan. Ini membuat Jakarta terancam tak bisa menyelenggarakan Asian Games 2018. Hibah itu dipersulit, Komisi II DPR keberatan dengan hibah itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ahok ingin proses hibah lahan Kemayoran itu dipermudah. Toh, setelah nantinya Wisma Atlet tak digunakan untuk Asian Games 2018, nantinya bangunan itu bakal dijadikan rumah susun.
Ahok menduga, keberatan ini dikarenakan ada pihak yang ingin pembangunan dan Wisma Atlet itu dibangun dan dikelola secara komersial, dengan kata lain Pemprov DKI tak menjadi pihak pembangunnya.
"Kalau anda enggak mau kasih lahan kepada kami untuk membangun rusun, mau membangun komersial, ya ngapain saya keluarkan uang untuk PT JakPro (pihak yang ditunjuk Pemprov membangun) mengerjakan kampung atlet? Kalau mau komersial, tawarkan saja pengusaha yang lain. Kita pinjam saja buat kampung atlet," tutur Ahok.
Bila nantinya Wisma Atlet Asian Games 2018 itu dimiliki swasta, maka Pemprov DKI melalui PT JakPro (BUMD) harus membeli Wisma Atlet itu sebelum bisa memanfaatkannya menjadi rumah susun (rusun) untuk penduduk. Maka bisa-bisa, bila begitu akhirnya, Pemprov DKI merugi.
Rencananya bila lahan itu bisa dihibahkan ke Pemprov DKI, maka lapangan golf di Kemayoran juga bakal diubah menjadi lapangan sepak bola. Ahok menyatakan, kini hibah lahan Kemayoran itu ditolak semuanya.
"Semua enggak dikasih lagi pokoknya. Jadi kalau mau komersial, saya mau tanya PPK Kemayoran menyumbang berapa ke negara? Saya dulu di Komisi II DPR, Panja Aset Negara sudah tahu itu kasus mereka seperti apa. Enggak pernah beres kok PPK Kemayoran," kata Ahok.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan Komisi II tidak menyatakan penolakan hibah lahan Kemayoran dari Setneg ke Pemprov DKI. Komisi II DPR sudah rapat, dan hasilnya bukan penolakan itu.
"Rapat Komisi II kemarin itu (3/12) hasilnya bukan menolak, melainkan kita ingin ada jalan keluar yang terbaik tanpa melanggar Perundang-undangan. Dalam waktu tidak terlalu lama, kita akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Mensesneg," tutur Rambe yang dari Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan hibah lahan Kemayoran itu tak perlu persetujuan DPR. Rambe menyatakan Komisi II tidak bicara soal setuju atau tidak, melainkan ingin menjaga agar proses hibah lahan tak melanggar peraturan.
"Kita hanya ingin menjaga agar tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar," tuturnya.
Dia menepis dugaan Ahok bahwa Komisi II DPR 'main mata' dengan PPK Kemayoran. Rambe juga menyatakan pihaknya tak akan mempersulit Pemprov DKI menyiapkan Asian Games 2018 itu.
"Enggak ada main mata. Enggak mempersulit, asalkan jangan melanggar Perundang-undangan saja. Saya tidak mau ada pikiran-pikiran seperti yang disampaikan Pak Ahok itu (PPK Kemayoran melobi Komisi II). Maka baik Panja Aset Negara ikut serta Komisi II membahas hal itu," tuturnya. (dnu/aan)
