MKD Diapresiasi Gelar Sidang Terbuka, Tapi Diingatkan Bukan Pengadilan

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi Mahkamah Kehormatan Dewan yang menggelar sidang terbuka untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto. MKD juga diingatkan bahwa mereka adalah dewan etik, bukan pengadilan.

"Kami mengapresiasikan keterbukaan sidang MKD yang baru pertama kali dilakukan," begitu bunyi pernyataan sikap koalisi yang dibacakan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (4/12/2015) pagi.

Hadir dan turut membacakan pernyataan sikap itu antara lain mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Atika Makarim, Ikrar Nusa Bakti, Rommy Benny Susetyo, Tri Mumpuni, Fifi Hadiyanto, dan Bivitri Susanti.  

Selain mengepresiasi, Koalisi juga mengingatkan bahwa MKD adalah dewan etik bukan pengadilan. Tugas MKD memeriksa dugaan pelanggaran etik oleh anggota dan pimpinan DPR.

Baca juga: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Setya Novanto

Namun rupanya dalam dua hari sidang kemarin, menurut koalisi MKD, justru menggali motif pengadu dan memeriksa kontrak karya PT Freeport.

"Kelihatannya MKD lupa bahwa ia adalah dewan etik, bukan pengadilan. Dengan posisinya sebagai dewan etik, tugasnya adalah memeriksa dugaan pelanggaran etik anggota dan pimpinn DPR RI. Tetapi kenyataannya, MKD lebih menekankan pertanyaan mengenai motif pengadu, memeriksa kontrak PT Freeport atau mempertanyakan mengapa pengaduan diserahkan ke MKD dan bukan pada penegak hukum," kata mereka.

Menurut Koalisi, MKD yang terdiri dari anggota-anggota DPR dengan sendirinya mengandung potensi benturan kepentingan sangat besar. "Fraksi-fraksi tentu saja akan sekuat tenaga membantu agar tidak ada anggotanya terkena sanksi. Ini sudah terliht antara lain dari pertanyaan-pertanyaan anggota MKD yang sering kali keluar konteks," kata mereka.

(erd/nrl)