"Saya menikah dengan dr. Nova Riyanti Yusuf pada tanggal 17 Januari 2015. Tetapi karena berkas administrasi pernikahan belum lengkap, maka buku nikah baru di proses tanggal 23 Januari 2015," kata Soerpriyatno mengawali penjelasannya melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2015).
Sesaat setelah menikah, Soepriyatno menjelaskan bahwa istrinya harus menuntut ilmu di Amerika. Politisi Gerindra itu pun mengantarkan sang istri ke Amerika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesampainya di Jakarta, Soepriyatno memerintahkan stafnya untuk mengambil buku nikah di KUA. Namun, ada kesalahan penulisan nama di buku nikah itu.
"Kemudian sekitar pertengahan bulan Maret saya berangkat lagi ke Amerika untuk menengok istri saya sekaligus menunjukkan buku nikah. Dan saya sampaikan bahwa buku nikah sudah jadi, namun ada kesalahan penulisan nama saya jadi harus diperbaiki di KUA," ungkap Soepriyatno.
"Saya memperbaiki kesalahan nama saya di buku nikah. Menurut cerita staff saya sesampainya di KUA, kepala KUA menyampaikan bahwa buku nikah tidak boleh dicoret, karena ditakutkan tidak sah. Kepala KUA menyampaikan buku nikah harus dibatalkan dan diganti yang baru. Untuk itu suami istri harus datang kembali ke KUA untuk menanda tangani kembali buku nikah yang sudah di perbaiki. Sehingga buku nikah tidak bisa diambil karena istri saya masih berada di Amerika," tegasnya.
Siang ini, Soepriyatno dan sang istri Noriyu menjalani mediasi di Polda Metro Jaya. Usai mediasi, keduanya sepakat untuk meredakan suasana. Noriyu juga tak akan melaporkan suaminya ke MKD.
Pagi tadi, sebelum ke Polda bersama Soepriyatno, Noriyu sempat mendatangi MKD DPR. Dia membawa buku nikah dan mengaku menyiapkan laporan, meski tak dipastikan bahwa dia jadi melapor. Noriyu juga menyatakan akan berkunjung ke Fraksi Gerindra DPR untuk menanyakan statusnya sebagai istri Soepriyatno.
"Saya mau ke Fraksi Gerindra menanyakan status saya sebagai istri atau bukan. Ya resmi saya bawa semua berkas, tapi kan saya tidak diakui menjadi istri selama setahun," ucap Noriyu saat tiba di gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/12/2015).
(Hbb/tor)